ushul dan furu dalam aqidah

77Cabang Iman. Ibarat sebuah pohon, iman itu memiliki cabang-cabang. Dalam salah satu haditsnya, Rasulullah saw bersabda: “Iman memiliki lebih dari tujuh puluh atau enam puluh cabang. Cabang yang paling tinggi adalah perkataan 'La ilaha illallah' (tauhid), dan yang paling rendah adalah menyingkirkan duri (gangguan) dari jalan. 13 Menghayati bahwa perbedaan dalam masalah furu' adalah rahmat Allah Swt. dalam beragama 2.3 Mengamalkan sikap toleran sebagai implementasi dari pengetahuan tentang madzhab dalam fikih dan ushul fikih RPP Akidah Akhlak Kelas 12 MA Kurikulum 2013 Revisi 2017 Kesulitan dalam menyusun RPP Akidah Akhlak Kelas 12 MA Kurikulum 2013 Revisi Perkarafuru’ pula adalah seperti berkaitan dengan masalah-maslaah yang ditimbulkan dari Akidah di gelar Ilmu Kalam. ADS Kata Ghazali dalam kitabnya Qawa’id al-‘Aqaid : 1. Ada yang mengatakan Ilmu Dansesungguhnya para murid Asy Syafi’i dan para pengikutnya mengikutinya (Abu Hasan Al Asy`ari) di dalam masalah ushul (aqidah) dan mengikuti Asy Syafi`i dalam furu` (fiqih). Dan sesungguhnya para pengikut Abu Hanifah mareka adalah pengikut Syeikh Abu Manshur Al Maturidi dalam ushul dan pengikut Abu Hanifah dalam furu`.” (dalam Masa’il Aqidah: Firqah Dalam Qadha Dan Qadhar ; PISS-KTB has written 4222 articles Group facebook ini bernama PUSTAKA ILMU SUNNI SALAFIYAH – KTB, selanjutnya disebut dengan PISS-KTB. Halal-Haram 96 Hewan 16 Hisab Falak 29 Jinayat 68 Kajian Ramadhan 59 Kajian Ushul Fiqih 39 Kebangsaan 129 Keluarga 253 Kewanitaan 39 Kontemporer 90 Kurban Singles 2 Wilde Zeiten Kostenlos Downloaden Vollversion. Assalaamu 'Alaikum Wa Rohmatullaahi Wa Barokaatuh ... Bismillaah Wal Hamdulillaah ... Wash-sholaatu Was-salaamu 'Alaa Rasuulillaah ... Wa 'Alaa Aalihi Wa Shohbihi Wa Man Waalaah ... Salah satu penyebab Takfir antara kaum muslimin dari aneka ragam Madzhab dan Firqoh adalah ketidak-mampuan kebanyakan awam umat Islam dalam membedakan antara Ushuluddin dan Furu’uddin. Ushuluddin adalah pokok-pokok / dasar-dasar ajaran agama Islam yang sangat prinsip dan amat mendasar serta fundamental, baik terkait Aqidah, Syariat mau pun Akhlaq, karena berdiri di atas dalil qoth’i yang mutlak benar, yaitu yang keyakinan kebenarannya mencapai tingkat kepastian, sehingga tidak diperkenankan adanya perbedaan. Setiap perbedaan dalam Ushul merupakan Inhiraf yaitu penyimpangan yang wajib diluruskan. Sedang Furu’uddin adalah cabang-cabang / ranting-ranting ajaran agama Islam yang sangat penting tapi tidak prinsip dan tidak mendasar serta tidak fundamental, baik terkait Aqidah, Syariat mau pun Akhlaq, karena berdiri di atas dalil zhonni yang tidak mutlak benar, yaitu yang keyakinan kebenarannya tidak mencapai tingkat kepastian, sehingga diperkenankan adanya perbedaan selama ada dalil syar’i yang mu’tabar. Setiap perbedaan dalam Furu’ merupakan Ikhtilaf yaitu khilafiyah yang wajib dihargai. Baik Ushuluddin mau pun Furu’uddin sama-sama harus berdiri di atas Dalil Syar’i, Jika tidak ada Dalil Syar’i, maka menjadi Penyimpangan, baik dalam Ushul mau pun Furu’. Karenanya, peranan Dalil Syar’i dalam Ushul dan Furu’ sangat penting dan amat menentukan. PERAN USHUL DAN FURU’ Karenanya, memahami Ushuluddin dan Furu’uddin merupakan kunci untuk mengetahui mana yang prinsip dan mana yang tidak prinsip dalam ajaran Islam, guna memudahkan pemilahan antara perbedaan dan penyimpangan agama, sehingga menjadi dasar penyikapan yang benar untuk toleransi menghargai terhadap perbedaan atau tegas meluruskan terhadap penyimpangan. Problemnya, banyak kalangan awam umat Islam tidak mampu membedakan antara Ushul dan Furu’. Ada kelompok yang melihat Ushul sebagai Furu’, sehingga mereka toleransi terhadap Penyimpangan Ushul karena dianggap sebagai Perbedaan Furu’. Contoh kasusnya adalah kelompok Islam yang sangat toleran dan bersahabat terhadap aliran Ahmadiyah yang telah nyata melakukan Penyimpangan Ushul, karena dianggap hanya Perbedaan Furu’, sehingga yang seharusnya mereka bersikap tegas meluruskan terhadap penyimpangan, justru mereka jadi bersikap toleransi menghargai terhadap penyimpangan tersebut karena dianggap perbedaan. Sebaliknya, ada lagi kelompok yang melihat Furu’ sebagai Ushul, sehingga mereka tidak toleransi terhadap Perbedaan Furu’ karena dianggap sebagai Penyimpangan Ushul. Contoh kasusnya adalah kelompok Islam yang mudah menyesatkan bahkan mengkafirkan saudara muslim lainnya hanya lantaran Perbedaan Furu’, baik dalam soal Furu’ Aqidah seperti masalah Tawassul dan Tabarruk, mau pun dalam soal Furu’ Syariah seperti Qunut Shubuh dan Peringatan Maulid Nabi SAW, karena dianggap sebagai Penyimpangan Ushul, sehingga yang seharusnya mereka bersikap toleransi menghargai terhadap perbedaan, justru mereka jadi bersikap tegas meluruskan terhadap perbedaan tersebut karena dianggap penyimpangan. Oleh sebab itu, umat Islam wajib berkemampuan untuk melakukan pemilahan antara Ushul dan Furu’, agar mampu membedakan antara perbedaan dan penyimpangan, sehingga menjadi lurus dan benar dalam bersikap. Pemilahan Masalah ke dalam Ushul atau Furu’ bergantung kepada Nilai Hujjah yaitu kekuatan dalil. Ada pun Nilai Hujjah suatu Dalil bergantung kepada jenis dalil baik dari segi Wurud mau pun Dilalah. NILAI HUJJAH Dari segi Wurud yaitu bagaimana datangnya suatu Dalil Syar’i kepada kita terbagi menjadi Dua Nilai Hujjah 1. Setiap dalil yang bersifat Mutawatir, yaitu Al-Qur’an dan Hadits Mutawatir, maka nilai hujjahnya adalah Qoth’i secara Wurud. 2. Setiap dalil yang bersifat Ahad, yaitu semua hadits Ahad, maka nilai hujjahnya adalah Zhonni secara Wurud. Dan dari segi Dilalah yaitu bagaimana suatu dalil menunjukkan kepada suatu hukum, maka nilai hujjahnya juga terbagi Dua Nilai Hujjah 1. Setiap dalil yang Mono Tafsir atau Mono Ta’wil, yaitu yang hanya mengandung satu makna, maka nilai hujjahnya Qoth’i secara Dilalah. 2. Setiap dalil yang Multi Tafsir, yaitu yang mengandung lebih dari satu makna, maka nilai hujjahnya Zhonni secara Dilalah. METODOLOGI PEMILAHAN USHUL DAN FURU Selanjutnya, Metodologi Pemilahan masalah kepada Ushul dan Furu’ secara singkat adalah sebagai berikut 1. Jika suatu masalah memiliki Dalil yang bernilai Qoth’i, baik dari segi Wurud mau pun Dilalah, maka masalah tersebut pasti termasuk masalah Ushuluddin. Contoh Firman Allah dalam ayat 1 tentang Keesaan Allah SWT merupakan Dalil Qoth’i secara Wurud karena berupa Ayat Al-Qur’an, dan Qoth’i juga secara Dilalah karena Mono Tafsir, maka hal ini merupakan masalah Ushuluddin. Karenanya, dalam hal Keesaan Allah SWT tidak boleh ada perbedaan pendapat antara Madzhab Islam. Barangsiapa menolak Keesaan Allah SWT, maka ia menyimpang dan tersesat bahkan kafir dan keluar dari Islam, karena Ushuluddin merupakan Ushul Islam. 2. Jika suatu masalah memiliki Dalil yang bernilai Zhonni, baik dari segi Wurud mau pun Dilalah, maka masalah tersebut pasti termasuk masalah Furu’uddin. Contoh Hadits Nabi SAW dalam Sunan Abi Daud hadits dan Sunan An-Nasaa-i hadits ke tentang perintah / anjuran membaca Surat Yaasiin atas ”Mautaa” merupakan Dalil Zhonni secara Wurud karena berupa Hadits Ahad, dan Zhonni juga secara Dilalah karena Multi Ta’wil, dimana kata ”Mautaa” bisa berarti orang yang sedang sekarat, dan bisa juga bermakna orang yang sudah meninggal dunia, maka hal ini merupakan masalah Furu’uddin. Karenanya, umat Islam berbeda pendapat dalam soal ini, ada yang menyatakan bahwa Surat Yasin dibaca atas orang yang sekarat bukan yang sudah meninggal dunia, tapi ada juga yang berpendapat sebaliknya bahwa Surat Yasin dibaca atas orang yang sudah meninggal dunia bukan yang sedang sekarat, lalu ada juga yang membolehkan keduanya. 3. Jika suatu masalah memiliki Dalil yang bernilai Qoth’i dari segi Wurud, namun bernilai Zhonni dari segi Dilalah, maka masalah tersebut pasti termasuk masalah Furu’uddin. Contoh Firman Allah dalam 43 dan 6 tentang salah satu yang membatalkan wudhu adalah ”Laamastumun Nisaa” merupakan Dalil Qoth’i secara Wurud karena berupa Ayat Al-Qur’an, namun Zhonni secara Dilalah karena Multi Tafsir, dimana ada yang menafsirkannya ”menyentuh perempuan” dengan sentuhan biasa, yaitu kulit bertemu dengan kulit, dan ada pula yang menafsirkannya ”menggauli perempuan”, maka hal ini merupakan masalah Furu’uddin. Karenanya, Ulama berbeda pendapat dalam soal ini, ada yang menyatakan bahwa menyentuh perempuan yang bukan mahram membatalkan wudhu secara mutlak, tapi ada yang mensyaratkan menyentuhnya dengan sengaja, dan ada lagi yang mensyaratkan menyentuhnya dengan syahwat, lalu ada juga yang menyatakan menyentuh saja tidak membatalkan wudhu tapi menggaulinya yang membatalkan wudhu. 4. Jika suatu masalah memiliki Dalil yang bernilai Zhonni dari segi Wurud, namun bernilai Qoth’i dari segi Dilalah, maka masalah tersebut pasti termasuk masalah Ushul Madzhab. Contoh Hadits Nabi SAW tentang pertanyaan Munkar dan Nakir dalam Kubur merupakan Dalil Zhonni secara Wurud karena berupa Hadits Ahad, namun Dalil Qoth’i secara Dilalah karena Mono Ta’wil, maka hal ini merupakan masalah Ushul Madzhab. Aswaja menjadikan iman kepada adanya pertanyaan Munkar dan Nakir dalam Kubur sebagai Ushul Madzhab Aswaja, karena bagi Aswaja bahwa Hadits Ahad selama Shahih maka wajib dijadikan dalil dalam Aqidah mau pun Hukum. Sedang Mu’tazilah menolaknya, karena bagi Mu’tazialh bahwa masalah Aqidah tidak boleh menggunakan Hadits Ahad karena nilainya Zhonni, sehingga Mu’tazilah tidak percaya adanya pertanyaan Munkar dan Nakir dalam Kubur. Disini, Mu’tazilah tidak boleh divonis Kafir lantaran persoalan ini, tapi cukup dikatakan bahwa Mu’tazilah bukan Aswaja. USHUL FURU’ DALAM AQIDAH, SYARIAH DAN AKHLAQ Ushuluddin sering diidentikkan dengan Aqidah, karena kebanyakan masalah Ushul adalah masalah Aqidah. Sedang Furu’uddin sering didentikkan dengan Syariat, karena kebanyakan masalah Furu’ adalah masalah Syariat. Namun sebenarnya, dalam Ushuluddin ada masalah Aqidah mau pun Syariat, bahkan Akhlaq. Begitu juga dalam Furu’uddin juga ada masalah Aqidah mau pun Syariat, bahkan Akhlaq. Karenanya, dalam Aqidah dan Syariat mau pun Akhlaq ada masalah Ushul yang tidak boleh berbeda dan ada juga masalah Furu’ yang boleh berbeda. Itulah sebabnya, ada istilah-istilah Ushul Aqidah dan Furu Aqidah, Ushul Syariat dan Furu’ Syariat, Ushul Akhlaq dan Furu Akhlaq. Para Ulama Salaf mau pun Khalaf, tidak pernah berbeda pendapat dalam masalah Ushul, baik terkait Aqidah, Syariat mau pun Akhlaq. Namun mereka ada berbeda pendapat dalam masalah Furu’, baik terkait Aqidah, Syariat mau pun Akhlaq. CONTOH USHUL DAN FURU’ Beberapa contoh lain tentang Ushul dan Furu’ dalam Aqidah, Syariah dan Akhlaq, antara lain a. Dalam masalah Aqidah, Iman kepada Keesaan dan Kesucian Allah SWT yang tidak ada sekutu apa pun dan tidak ada yang seperti-Nya, dan Dia SWT tidak butuh kepada Alam Semesta ciptaan-Nya, termasuk Dzat-Nya tidak butuh kepada ruang, sudut dan waktu, merupakan masalah Ushul Aqidah. Sedang soal kemungkinan melihat Allah SWT bagi orang-orang beriman di Hari Akhir nanti, apakah dengan mata kepala sebagaimana keyakinan Ahlus Sunnah wal Jama’ah atau hanya melihat dengan mata hati sebagaimana keyakinan Mu’tazilah, adalah masalah Furu’ Aqidah. b. Dalam masalah Syariah, Kewajiban Shalat Lima Waktu adalah merupakan masalah Ushul Syariah. Sedang masalah Niat Shalat boleh dilafazhkan atau tidak, lalu tentang Udzur Shalat Jama’ apakah hanya terbatas pada Hujan dan Musafir, atau mencakup juga Khauf dan Sakit, atau lebih luas dari itu, semuanya merupakan masalah Furu’ Syariah. c. Dalam masalah Akhlaq, Menyintai dan Menghormati Rasulullah SAW dan Ahlul Baitnya serta para Shahabatnya adalah merupakan masalah Ushul Akhlaq. Namun soal memberi gelar kehormatan di depan nama mereka sebagai tanda cinta, seperti kata ”Sayyiduna” bagi yang pria dan ”Sayyidatuna” bagi yang wanita, apakah boleh atau tidak atau justru lebih afdhol, adalah merupakan masalah Furu’ Akhlaq. USHUL ISLAM DAN USHUL MADZHAB Ushul Islam adalah Ushuluddin yang mutlak tidak menerima perbedaan pendapat dengan alasan apa pun. Setiap perbedaan dalam Ushul Islam secara mutlak tidak bisa dibenarkan, dan secara mutlak pula disebut sebagai Penyimpangan Inhiraf. Dan penyimpangan dalam Ushul Islam adalah Kesesatan bahkan bisa menjadi Kekafiran, sehingga tidak boleh ditoleran, tapi wajib diluruskan. Barangsiapa menolak atau membangkang terhadap Ushul Islam yang telah disepakati semua Madzhab Islam maka ia keluar dari Islam, karena ia telah menyimpang dari pokok-pokok / dasar-dasar ajaran agama Islam yang sangat prinsip dan mendasar serta fundamental. Penyimpangan sekecil apa pun tetap penyimpangan. Dan sekecil apa pun penyimpangan dalam Ushul tetap merupakan kesesatan yang mesti diluruskan. Ada pun Ushul Madzhab yaitu masalah dalam ajaran agama Islam yang diyakini sebagai Ushuluddin oleh suatu Madzhab Islam, tapi ditolak oleh Madzhab Islam yang lain, bahkan terkadang Madzhab Islam yang lain berpendapat sebaliknya, baik terkait Aqidah, Syariat mau pun Akhlaq. Dengan kata lain, Ushul Madzhab ialah pokok-pokok / dasar-dasar ajaran agama Islam yang diyakini oleh suatu Madzhab Islam, tapi tidak diyakini oleh Madzhab Islam lainnya. Ushul Madzhab ini tidak secara mutlak menolak perbedaan pendapat, sehingga perbedaan dalam Ushul Madzhab tidak bisa dihindarkan. Perbedaan dalam Ushul Madzhab tidak mengantarkan kepada kekafiran. Barang siapa yang melanggar Ushul Madzhab maka ia tidak boleh dikafirkan atau divonis keluar dari Islam, tapi cukup disebut tidak tergolong dalam Madzhab Islam yang meyakininya sebagai Ushul. Karenanya, Ushul Madzhab dalam kontek hukumnya menyerupai Furu’uddin, sebab adanya perbedaan pandangan antar Madzhab Islam membuatnya menjadi tidak prinsip dan tidak mendasar serta tidak fundamental lagi. Perbedaan dalam Ushul Madzhab masuk katagori Khilafiyah, bukan penyimpangan, sehingga harus dihargai sebagai sebuah perbedaan. Namun demikian, masih banyak pihak yang menjadikan Ushul Madzhab sebagai Ushuluddin, sehingga mereka mengkafirkan siapa saja yang berbeda Ushul Madzhabnya. KONSEKWENSI DUA USHUL Pemilahan Ushul menjadi Ushul Islam dan Ushul Madzhab ini dimaksudkan untuk 1. Agar antar Madzhab Islam saling menjaga Ushul Islam dari segala bentuk penyelewengan. 2. Agar antar Madzhab Islam tidak saling menyesatkan, apalagi mengkafirkan dalam masalah Ushul Madzhab. Berikut beberapa contoh tentang konsekwensi pandangan tentang Ushul Islam dan Ushul Madzhab 1. Kemakhluqan Al-Qur’an ? Ahlus Sunnah wal Jama’ah meyakini bahwa Al-Qur’an adalah Kalamullah dan bukan makhluq, sedang Mu’tazilah meyakini bahwa Al-Qur’an adalah makhluq. Jika persoalan ini dikatagorikan sebagai Ushul Islam, maka Ahlus Sunnah menjadi kafir dalam pandangan Mu’tazilah, dan sebaliknya Mu’tazilah pun menjadi kafir dalam pandangan Ahlus Sunnah. Namun, jika masalah ini dikatagorikan sebagai Ushul Madzhab, maka yang menolak kemakhluqan Al-Qur’an dipastikan bukan Mu’tazilah, dan sebaliknya yang menerima kemakhluqan Al-Qur’an dipastikan bukan Ahlus Sunnah, tapi semuanya tidak boleh dikafirkan lantaran masalah tersebut, karena Ushul Madzhab dalam konteks hukumnya tidak termasuk katagori Ushuluddin, tapi termasuk katagori Furu’uddin. 2. Ta’wil Ayat Sifat ? Ahlus Sunnah wal Jama’ah yang Salaf mau pun Khalaf, meyakini bahwa menta’wilkan sifat-sifat Allah SWT dengan Makna Majazi dibolehkan manakala Makna Hakiki mustahil digunakan. Sedang kalangan Wahabi yang mengklaim sebagai pengikut Madzhab Salaf yang paling Aswaja, menolak ta’wil sifat-sifat Allah SWT, sehingga mereka memaknainya dengan Makna Zhohiri, bahkan terkadang cenderung dengan Makna Hakiki. Jika persoalan ini dikatagorikan sebagai Ushul Islam, maka Ahlus Sunnah menjadi kafir dalam pandangan Wahabi, dan sebaliknya Wahabi menjadi kafir dalam pandangan Ahlus Sunnah. Namun, jika masalah ini dikatagorikan sebagai Ushul Madzhab, maka yang menerima Ta’wil Sifat dipastikan bukan Wahabi, dan sebaliknya yang menolak Ta’wil Sifat dipastikan bukan Ahlus Sunnah, tapi semuanya tidak boleh dikafirkan lantaran masalah tersebut, karena Ushul Madzhab dalam konteks hukumnya tidak termasuk katagori Ushuluddin, tapi termasuk katagori Furu’uddin 3. Keabsahan Kekhilafahan Khulafa Rasyidin ? Ahlus Sunnah wal Jama’ah sepakat meyakini keabsahan Kekhilafahan Khulafa Rasyidin yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, radhiyallaahu ’anhum. Sedang Syi’ah Imamiyah tidak mengakui keabsahan Khulafa Rasyidin, melainkan meyakini keabsahan Wilayah sekaligus Khilafah Dua Belas Imam yaitu Ali Al-Murtadho, Al-Hasan, Al-Husein, As-Sajjad, Al-Baqir, Ash-Shodiq, Al-Kazhim, Ar-Ridho, Al-Jawad, Al-Hadi, Al-’Askari dan Al-Mahdi, radhiyallaahu ’anhum. Jika persoalan ini dikatagorikan sebagai Ushul Islam, maka Ahlus Sunnah menjadi kafir dalam pandangan Syi’ah Imamiyah, dan sebaliknya Syi’ah Imamiyah menjadi kafir dalam pandangan Ahlus Sunnah. Namun, jika masalah ini dikatagorikan sebagai Ushul Madzhab, maka yang menolak keabsahan Kekhilafahan Khulafa Rasyidin dipastikan bukan Ahlus Sunnah, dan sebaliknya yang menerima Kekhilafahan Khulafa Rasyidin dipastikan bukan Syi’ah Imamiyah, tapi semuanya tidak boleh dikafirkan hanya lantaran masalah tersebut, karena Ushul Madzhab dalam konteks hukumnya tidak termasuk katagori Ushuluddin, tapi termasuk katagori Furu’uddin. KESIMPULAN Perbedaan Ushul dan Furu’ sesuai dengan definisi masing-masing beserta ruang lingkup dan berbagai contoh masalahnya sebagaimana telah dipaparkan di atas secara singkat dan ringkas, maka bisa disimpulkan sebagai berikut 1. Ushul berdasarkan dalil qoth’i, sedang Furu’ berdasarkan dalil zhonni. 2. Ushul memiliki kebenaran mutlak, sedang Furu’ tidak. 3. Ushul kebenarannya mencapai kepastian, sedang Furu’ tidak. 4. Ushul harus disepakati, sedang Furu’ tidak mesti. 5. Ushul tidak menerima perbedaan, sedang Furu’ menerima. 6. Ushul tidak bisa berubah, sedang Furu’ ada yang bisa berubah. 7. Ushul sangat prinsip, mendasar dan fundamental, sedang Furu’ tidak. 8. Ushul perbedaannya disebut Inhiraf, sedang Furu’ perbedaannya disebut Ikhtilaf. 9. Ushul perbedaannya harus diluruskan, sedang Furu’ perbedaannya harus dihargai. 10. Ushul perbedaannya melahirkan Firqoh, sedang Furu’ perbedaannya melahirkan Madzhab. Dengan demikian jelas, bahwa pengetahuan tentang Ushul dan Furu menjadi sangat penting bagi umat Islam, sehingga mutlak dibutuhkan pembelajaran Metodologi Pemilahan antara Ushul dan Furu kepada kaum muslimin untuk mengetahui mana yang prinsip dan mana yang tidak prinsip. Untuk memenuhi kebutuhan umat tersebut, maka Alhamdulillah saya mendapat kesempatan baik untuk merampungkan Desertasi dalam bahasa Arab di University Sains Islam Malaysia USIM di Bandar Nilai – Malaysia dengan judul ”Manaahijut Tamyiiz bainal Ushuul wal Furuu’ inda Ahlis Sunnah wal Jamaa’ah” artinya ”Metodologi Pemilahan Ushul dan Furu menurut Ahlus Sunnah wal Jamaa’ah” di bawah bimbingan Guru Besar USIM bidang Ushuluddin, yaitu Nurdin Marjuni dan Abdul Malik, Hafizhohumallaahu Ta’aalaa.. Insya Allah, dalam waktu dekat akan rampung dan diujikan di USIM, untuk kemudian bisa dipublikasikan bagi kepentingan umat Islam. Alhamdulillaahi Robbil 'Aalamiin ... Sumber NafkahUshul dan Furu’ merupakan salah satu problematika dalam ruang lingkup kekerabatan yang harus dipenuhi oleh orang tua terhadap anak. Dan kewajiban seorang anak yang memiliki kesanggupan terhadap hartanya. Dalam mazhab Syafi’i menggunakan dalil ayat yang umum tentang nafkah Ushul dan Furu’ yaitu surat al-Baqarah ayat 233 dengan cara meng istinbatkan hukum dengan jalan mengqiyaskan pada pemberian nafkah kepada istri dan anak, sebab dalil yang explisit tentang nafkah Ushul dan Furu’ itu tidak ada dalil. Rumusan penelitian dalam skripsi ini adalah mengenai hukum pemberian nafkah Ushul dan Furu’ serta bagaimanakah metode penetapan hukum mazhab Syafi’i yang digunakan. Adapun penulis menggunakan jenis penelitian library research dengan mempelajari kitab-kitab, dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian dalam permasalahan nafkah dalam keluarga dan penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan membuat deskriptif secara sistematis dan akurat mengenai fenomena yang diteliti. Hasil dari penelitian ditemukan bahwa imam Syihabuddin al-‘Abbas Ahmad al-Qalyubi, Syaikh Zainuddin al-Malibari dan imam Taqayuddin al-Hishininafkah Ushul dan Furu’ yang disebutkan dalam kitab Hasyiatan Qalyubi-‘Umairah, Fathul Mu’in dan Kifātul Akhyār fÄ© hāll RāyatÈ—l Ikhtisār wajib diberikan nafkah oleh seseorang ayah terhadap anaknya, apabila anak tersebut fakir, kecil dan gila, dan kewajiban seorang anak untuk menafkahi orang tuanya apabila orang tua tersebut fakir dan gila. Dan apabila anak tersebut memilki kesanggupan terhadap harta yang di milikinya sekira-kira lebih dari kebutuhan hidupnya dari sehari semalam maka wajib memberi nafkah, seandainya seorang anak tidak memiliki harta karena dia miskin, maka tidak ada kewajiban apapun atas anak tersebut. Metode penetapan hukum mazhab Syafi’i dalam hal ini adalah dengan jalan mengqiyaskan oleh imam al-Qalyubi kepada dalil al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 233 yaitu kepada hukum pemberian nafkah isteri dan anak, dan Syaikh Zainuddin al-Malibari tidak menggunakan dalil ayat al-Qur’an, tapi menyatakan secara tegas tentang kewajiban nafkah ushul dan furu’ dalam kitab Fathul al-Mu’in, imam al-Hishini menggunakan surat al-lahab untuk dalil nafakah ushul dan furu’. Dan sunnah-sunnah yang berkaitan dengan hukum pemberian nafkah keluarga yang terdapat dalam berbagai kitab fiqh dan buku-buku Islam. Discover the world's research25+ million members160+ million publication billion citationsJoin for free Samarah Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Volume 1 No. 2. Juli-Desember 2017 ISSN 2549 – 3132; E-ISSN 2549 – 3167 Kewajiaban Nafkah Ushul Dan Furu’ Menurut Mazhab Syafi’i Tarmizi M Jakfar Fakhrurrazi Fakultas Syari‟ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Email & fakhrurrazi Abstrak NafkahUshul dan Furu‟ merupakan salah satu problematika dalam ruang lingkup kekerabatan yang harus dipenuhi oleh orang tua terhadap anak. Dan kewajiban seorang anak yang memiliki kesanggupan terhadap hartanya. Dalam mazhab Syafi‟i menggunakan dalil ayat yang umum tentang nafkah Ushul dan Furu‟ yaitu surat al-Baqarah ayat 233 dengan cara meng istinbatkan hukum dengan jalan mengqiyaskan pada pemberian nafkah kepada istri dan anak, sebab dalil yang explisit tentang nafkah Ushul dan Furu‟ itu tidak ada dalil. Rumusan penelitian dalam skripsi ini adalah mengenai hukum pemberian nafkah Ushul dan Furu‟ serta bagaimanakah metode penetapan hukum mazhab Syafi‟i yang digunakan. Adapun penulis menggunakan jenis penelitian library research dengan mempelajari kitab-kitab, dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian dalam permasalahan nafkah dalam keluarga dan penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan membuat deskriptif secara sistematis dan akurat mengenai fenomena yang diteliti. Hasil dari penelitian ditemukan bahwa imam Syihabuddin al-„Abbas Ahmad al-Qalyubi, Syaikh Zainuddin al-Malibari dan imam Taqayuddin al-Hishininafkah Ushul dan Furu‟ yang disebutkan dalam kitab Hasyiatan Qalyubi-„Umairah, Fathul Mu‟in dan Kifātul Akhyār fĩ hāll Rāyatȗl Ikhtisār wajib diberikan nafkah oleh seseorang ayah terhadap anaknya, apabila anak tersebut fakir, kecil dan gila, dan kewajiban seorang anak untuk menafkahi orang tuanya apabila orang tua tersebut fakir dan gila. Dan apabila anak tersebut memilki kesanggupan terhadap harta yang di milikinya sekira-kira lebih dari kebutuhan hidupnya dari sehari semalam maka wajib memberi nafkah, seandainya seorang anak tidak memiliki harta karena dia miskin, maka tidak ada kewajiban apapun atas anak tersebut. Metode penetapan hukum mazhab Syafi‟i dalam hal ini adalah dengan jalan mengqiyaskan oleh imam al-Qalyubi kepada dalil al-Qur‟an surat al-Baqarah ayat 233 yaitu kepada hukum pemberian nafkah isteri dan anak, dan Syaikh Zainuddin al-Malibari tidak menggunakan dalil ayat al-Qur‟an, tapi menyatakan secara tegas tentang kewajiban nafkah Kewajiaban Nafkah Ushul dan Furu’ Menurut Mazhab Syafi’i Tarmizi M Jakfar, Fakhrurrazi ushul dan furu‟ dalam kitab Fathul al-Mu‟in, imam al-Hishini menggunakan surat al-lahab untuk dalil nafakah ushul dan furu‟. Dan sunnah-sunnah yang berkaitan dengan hukum pemberian nafkah keluarga yang terdapat dalam berbagai kitab fiqh dan buku-buku Islam. Kata kunci Nafkah Ushul, Furu’ Menurut Mazhab Syafi’i Pendahuluan Perkawinan merupakan suatu hal yang sakral bagi manusia yang perkawinan di antaranya ialah untuk membentuk sebuah keluarga yang harmonis yang dapat membentuk suasana bahagia menuju terwujudnya ketenangan dan kenyamanan bagi suami istri serta anggota keluarga. Perkawinan merupakan sunnnatullah yang umum dan berlaku kepada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan, dan perkawinan merupakan suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT, sebagai jalan bagi makluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan Karena perkawinan itu dibuat dalam bentuk akad sebab ia peristiwa hukum, bukan peristiwa biologis atau semata hubungan kelamin antara laki-laki dan Namun setelah melangsungkan suatu perkawinan itu tidak boleh lupa dari kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi dalam sebuah keluarga, seperti saling menjaga antara suami dan isteri, saling menghormati, saling menyayangi satu sama lain, yang terlebih utama dalam membina rumah tangga setelah pernikahan yaitu tanggungan terhadap nafkah kepada isteri dan keluarga dari pihak adalah semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, bantuan, dan seluruh kebutuhannya menurut tradisi, karna hukum nafkah adalah suatu kewajiban seorang suami terhadap isterinya dan Jumhur ulama sepakat mengenai kewajiban nafkah, namun mereka berbeda pendapat tentang empat permasalahan, yaitu waktu, kewajibannya, ukurannya, orang yang berhak menerimanya dan yang wajib menerimanya?. Penjelasannya sebagai berikut a. Menurut Imam Malik. 1 Tihami dkk, Fikih Munakahat, Jakarta RajaGrafindo Persada, 2010, hlm. 6. 2 Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fikih, Jakarta Prenada Media, 2003, hlm. 74. 3 Syaikh Hasan Ayyub, Fikih Keluarga, Jakarta Pustaka Al-Kautsar, 2001, hlm. 383. Kewajiaban Nafkah Ushul dan Furu’ Menurut Mazhab Syafi’i Tarmizi M Jakfar, Fakhrurrazi Bahwa ukuran nafkah tidak dibatasi dengan syari‟at, dan itu kembali kepada keadaan yang dialami oleh suami dan itu berbeda berdasarkan perbedaan tempat, waktu dan kondisi, dan pendapat ini juga dikemukakan oleh Abu Hanifah tentangkewajiban nafkah. b. Menurut Imam Syafi‟i. Berpendapat bahwa nafkah bisa di kira-kira, bagi orang yang memiliki kelapangan, dua mud, bagi orang sedang, satu setengan mud dan bagi orang yang mengalami juga nafkah wajib diberikan kepada istri dan keluarga serta kepada kerabatnya menurut kemampuan yang c. Menurut Imam Hanafi. Bahwa menwajibkan seseorang menafkahi sertiap semuhrim yang ada hubungan darah dengannya, yaitu para saudara, paman atau kerabat sebatas kecukupan, dalam hal ini imam Hanafi menyatakan tidak menjadi utang tentang nafkah kerabat, kecuali hakim memutuskan5. d. Menurut Imam Syafi‟i dan Imam Hanafi. Bahwa jumhur ulama, seperti imam Syafi‟i dan imam Hanafi telah menwajibkan atas nafkah kekerabatan apabila kekerabatan tersebut semuhrim, bahkan selain semuhrim tidak diwajibkan nafkah, karna imam Syafi‟i dan imam Hanafi mengambil dalil dari firman Allah SWT dengan surah Al-Nisa‟ 36 Surat Al-Nisa‟ 36   Artinya “sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang tua-bapa, karib-karibat,anak-anak yatim,orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetengga yang jauh, dan teman sejawat,ibnu sabil,dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri‟‟ Al-Nisa‟ 36. Namun mengenai nafkah ushul dan furu‟ tidak ada dalil atau ayat yang khusus, akan tetapi mazhab Syafi‟i meng-istinbatkandasar hukum 4 Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid 2, terj. Abu Usamah Fakhtur Rokhman, Jakarta Pustaka Azzam , 2007, hlm. 107. 5 Syaikh Hasan Ayyub, Fikih Keluarga…, hlm. 431. Kewajiaban Nafkah Ushul dan Furu’ Menurut Mazhab Syafi’i Tarmizi M Jakfar, Fakhrurrazi nafkah tersebut dalam kitab Hasyiah Qalyubi wa Humaira berdasarkan ayat Al-Qur‟an surah Al-Baqarah ayat          Artinya; Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi nafkah makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban keduanya ingin menyapih sebelum dua tahun dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan Al-Baqarah Ayat Dalam hal ini jumhur menetapkan kewajiban akannafkah kepada kekerabatan atau keluarga. Tetapi dalam pemberian nafkah itu terutama sekali kepada istri dan anak, walaupun istri tersebut beriddah yang masih boleh dalam beberapa kitab Fiqh itu dibedakan selain nafkah istri dan anakyang wajib diberikan yaitu nafkah kepada orang tua, bapak, kakek, nenek, ibu dan seterusnya ke atas yang dikenal dengan istilah dalam kitab Fiqh disebut nafkah itu, juga wajib diberikan kepada anak, cucu dan seterusnya ke bawah, yang dengan kitab Fiqh disebut dengan nafkah furu‟.9 6 Qalyubi-„Umairah, Hasyitan„ala Syarh al-Mahalli „ala Minhājal-Thālibĩn Juzuk Keempat, Solo Manara Kudus, 1976, hlm 85. 7 Ihsan Sikhaq Muhammad, Qur‟an dan Terjemahan. Jakarta Cahaya Qur‟an, 2011, hlm. 37. 8 Syekh Abu Syuja‟, Matnul Ghayah Wat Tagrib,Cet. Kedua, terj. Mahmud Zaini, Jakarta Pustaka Amani, 2011, hlm. 104. 9 Abdul Majid Mahmud Mathlub, Panduan Hukum Keluarga Sakinah…, hlm. 624. Kewajiaban Nafkah Ushul dan Furu’ Menurut Mazhab Syafi’i Tarmizi M Jakfar, Fakhrurrazi Tetapi sekarang persoalan nafkah itu menjadi persoalan besar dalam kehidupan, sehingga banyak orang tidak memperdulikan tentang hak dan kewajiban memberi nafkah tersebut dalam keluarga, padahal dalam kitab-kitab Fiqh telah ditetapkan kewajiban bagi laki-laki yang mampu untuk memberikan nafkah kepada kerabatnya. Dasar Hukum Nafkah Ushul Dan Furu’ Secara Umum Dalam hal ini penulis menggambarkan hukum secara umum tentang nafakah ushul dan furu‟ yang telah disebutkan dalam kitab-kitab fiqh oleh mazhab Syafi‟i Persoalan tentang nafkah. Surat An-Nisa‟ 36.    Artinya “sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang tua-bapa, karib-karibat,anak-anak yatim,orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetengga yang jauh, dan teman sejawat,ibnu sabil,dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri‟‟ An-Nisa‟ 36 .10 Surat Al-baqarah ayat 233.          Artinya; Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi nafkah makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih sebelum dua tahun dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan 10 Fadhal AR Bafadal, dkk,Syamil Qur‟an dan terjemahanya, Bandung PT. Syaamil Cipta Media 2004,, hlm. 84. Kewajiaban Nafkah Ushul dan Furu’ Menurut Mazhab Syafi’i Tarmizi M Jakfar, Fakhrurrazi jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan Al-Baqarah Ayat 233.11 Surat ath-thalaaq ayat 7     Artinya Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memeberikan kelapangan setelah kesempitan.ath-Thalaaq ayat 712 Dari kesimpulan di atas mazhab Syafi‟i dan jumhur ulama lainya, yaitu imam Maliki, imam Hanafi dan imam Hambali mengambil beberapa ayat yang ada dalam surat al-Qur‟an yang menyangkut tentang nafkah secara umum kepada kerabat, dan hal ini terdapat di dalam kitab fiqh karangan Wahbah Az-Zuhaili yaitu fikih Islam Wa Adillatuhu jiliz 10, dan buku terjemahan dari fiqh karangan Abdul Majid Mahmud Mathlub, al-Wajiz fi Ahkam al-Usrah al-Islamiah. Hak dan Kewajiban dalam Nafkah Pengerian Nafkah merupakan belanja untuk hidup atau pendapatan suami yang harus diberikan kepada Nafkah juga merupakan kewajiban pokok bagi suami terhadap isteri yang harus diberikan baik berupa makanan, pakaian, maupun tempat tinggal bersama. Sebab nafkah tersebut kewajiban yang harus diberikan kepada orang yang berhak Karna nafkah adalah pemberian dari suami kepada isteri dan anak-anaknya sebagai tanggung jawab dalam keluarga. 1. Sebab-sebab yang mewajibkan nafkah a. Sebab keturunan. 11 Ihsan Sikhaq Muhammad, Qur‟an dan Terjemahan, hlm. 37. 12 Fadhal AR Bafadal, dkk,Syamil Qur‟an dan terjemahanya, hlm. 558. 13 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa IndonesiaPusat Bahasa, Edisi Keempat…,hlm 940 14 Abu Bakr Jabir Al-Jazairi, Ensiklopedia Muslim, Minhajud Muslim…, hlm. 618. Kewajiaban Nafkah Ushul dan Furu’ Menurut Mazhab Syafi’i Tarmizi M Jakfar, Fakhrurrazi Bapak atau ibu, berkewajiban untuk memberi nafkah kepada anaknya beserta kepada cucunya yang tidak mempunyai ayah lagi. b. Sebab pernikahan. Suami wajib memberi nafkah kepada isterinya yang taat, baik makanan, pakaian, tempat tinggal, perkakas rumah tangga dan lain-lain menurut keadaan dan tempat tinggal isterinya. c. Sebab milik. Seorang yang memiliki budak maka wajib memberikan makan tempat tinggal kepada budak tersebut, dan dia wajib menjaganya jangan sampai diberikan beban lebih dari Dalam hal nafkah fuqahapun sependapat bahwa nafkah itu wajib atas suami yang merdeka dan berada di tempat. Kemudian mereka berselih pendapat tentang hamba sahaya dan orang yang berpergian. Mengenai hamba sahaya, Ibnu Mundzir mengatakan bahwa para ahli ilmu yang menyampaikan riwayat kepadanya bahwa suami yang berstatus hamba sahaya wajib memberikan nafkah untuk isterinya, dan juga suami yang berpergian jauh, jumhur fuqaha berpendapat bahwa ia wajib memberi Syarat seorang isteri yang berhak menerima nafkah dalam hukum islam adalah sebagai berikut a. Akad nikahnya harus sah dan benar. b. Istri harus menyerahkan diri kepada suaminya. c. Istri memberi kesempatan kepada suaminya untuk menggaulinya d. Isteri tidak menolak jika suami mengajak pindah ke mana saja yang ia mau. e. Istri layak dan bisa digauli oleh suaminya itu. Dan apabila syarat-syarat terpenuhi di atas, maka suami berhak memberikan nafkah terhadap isterinya. Di mana tidak ada perbedaan pendapat mengenai masalah hak istri dalam menerima nafkah dari suaminya tersebut, kecuali hamba sahaya. Bahkan Allah SWT telah mewajibkan nafkah dengan firman-Nya di dalam al-Qur‟an dengan surat Al-Nisa ayat 5. 15 Sulaiman Rasjid, Figh Islam, Bandung Sinar Baru Algensindo, 2012, hlm. 421-422. 16 Ibnu Rusyd,Bidayatul Mujtahid 2, terj. Abu Usamah Fakhtur Rokhman, hlm. 522. Kewajiaban Nafkah Ushul dan Furu’ Menurut Mazhab Syafi’i Tarmizi M Jakfar, Fakhrurrazi “ berikanlah mereka belanja dan pakaian dari hasil harta itu.” Al-Nisa‟ ayat 5. Demikian juga hadist Rasulullah, di mana beliau pernah memberikan izin kepada Hindun binti „Utsbah untuk mengabil harta suaminya, Abu Sofyan, untuk mencukupi kebutuhannya dan kebutuhan anak-anaknya dengan cara yang ma‟ruf. Berdasarkan sabda Rasulullah Saw sebagai berikut   Artinya Diriwayadkan oleh Muwwiyah al-Qusyairi, dia berkata, “ saya berkata, „Wahai Rasulullah, apa hak isteri-isteri kami?‟ Maka Rasulullah SAW menjawab, „Kamu cukupi kebutuhan makannya jika makan, kamu cukupi kebutuhan pakaiannya jika kamu berpakaian atau jika kamu mendapatkan sesuatu. Jangan kamu memukul wajahnya, jangan mencelanya, jangan kamu meninggalkannya pisah ranjang kecuali di rumah. dari Abu Dawud, No Hadist 2141.17 Dalam hal pemberian nafkah menurut Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah yang diambil di dalam kitab Al-Musawi disebutkan bahwa memberi nafkah bagi suami kepada isterinya merupakan hal yang diwajibkan, baik dalam keadaan sulit maupun dalam keadaan Nafkah Ushul an Furu’ Menurut Kitab Hasyiatani Qalyubi-Umairah Kitab ini merupakan buah karya Syihabuddin Abu al-„Abbas Ahmad bin Salamah al-Qalyubi gelarnya yang dikenal dengan al-Qalyubi karena dinisbatkan kepada asal daerahnya yaitu Qalyub. Al-Qalyubi ulama yang mempunyai kemampuan dalam bidang fiqh dan ushul fiqh, dan al-Qalyubi karyanya banyak berbentuk hasyiah, al-Qalyubi lahir di Kota Qalyub di Negeri Mesir dan wafat W 1069 H. Salah satu kitab yang sangat dikenal di Indonesia adalah hasyiatan Qalyubi-„Umaira terhadap syarah al-Mahalli atas Minhāj al-Thalibĩn karya al-Nawawi yang banyak di pelajari pada dayah-dayah di Indonesia, karena hasyiatan al-Qalyubi lebih banyak mengandung isi penjelasan, beliau banyak mengumpulkan keterangan-keterangan dari berbagai kitab hasyiah yang lain. Dan karya-karya lain al-Qalyubi yaitu 17 Muhammad Nashiruddin al-Abani, terj. Tajuddin Arief, Shahih Sunan Abu Dawud, Jakarta Pustaka Azzam, 2006, hlm. 828. 18 Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, Figh Wanita, Jakarta Pustaka Al-Kausar, 2008, hlm. 480-481. Kewajiaban Nafkah Ushul dan Furu’ Menurut Mazhab Syafi’i Tarmizi M Jakfar, Fakhrurrazi Hasyiah „ala Syarh al-Jurumiyah, Hasyiah Syarh Thāhir, Majmu‟ al-Muhibbĩn, Tazkirah al-Qalyubi, Hasyiatan al-Qalyubi dari Mahalli. 19 Adapun ketentuan mengenai pemberian nafkah ushul dan furu‟ menurut al-Qalyubi yaitu Seorang anak mempunyai kewajiban untuk memberi nafkah kepada orang tuanya yaitu ayah dan ibunya baik ia anak laki-laki atau perempuan. Apabila anak laki-laki yang sudah menikah di samping ia menafkahi isteri dan anaknya, ia juga diharuskan untuk menafkahi kedua orang tua selama mereka masih hidup. Memang pada dasarnya tidak ada dalil al-Qur‟an maupun hadist yang menyebutkan secara explisit tentang kewajiban menafkahi ayah atau ibu. Akan tetapi Imam al-Qalyubi dengan cara mengqiyaskan dasar hukum kewajiban pemberian nafkah kepada istri dan anak, dan kewajiban seorang anak memberi nafkah kepada ayah dan ibunya dari Surat al-Baqarah ayat 233 seperti tercantum dalam kitab hasyiatan Qalyubi-„Umairah di bawah ini    Artinya kewajiban bagi seorang anak laki-laki atau anak perempuan wajib memberi nafakah kepada ayah dan ibunya sampai seterusnya ke atas, dan kewajiban seorang ayah dan ibu juga wajib memeberikan nafakah kepada anaknya sampai seterusnya ke bawah. Berdasarkan surat al-Baqarah 233 yang artinya “ dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma‟ruf. Dan diqiyaskan pada yang pertama tentang memberi nafkah kepada orang tua, karena nafkah kepada orang tua itu lebih aula. Berdasarkan surat al-Baqarah ayat 233 tersebut di atas, imam al-Qalyubi mengqiyaskan hukum pemberian nafkah kepada istri dan anak, apabila seseorang ayah berkewajiban memberi nafkah kepada anak, maka dia seorang anak juga wajib memberi nafkah kepada ayah dan ibunya dengan „illah ada hubungan antara anak dan ayah yaitu, anak bagian dari pada ayah dan ayah bagian dari pada anak. Bahkan memberi nafkah kepada ayah dan ibu lebih diutamakan, karena menjaga kehormatan ayah 19 Muhammad Abdul Wahab, Rumah Figh Indonesia, diakses dari situs http //rumahFigh net/Maktabah, Hasyiah-Qalyubi wa Humairah. pada tanggal 23 Desember 2016. Jam 930 Wib. 20 Qalyubi-„Umairah, Hasyiatan „ala Syarh al-Mahalli „ala Minhāj al-Ťhalibĩn Juzuk Keempat, Solo Manara Kudus, 1976, hlm 85 Kewajiaban Nafkah Ushul dan Furu’ Menurut Mazhab Syafi’i Tarmizi M Jakfar, Fakhrurrazi itu lebih mulia daripada anak qiyās ini dinamakan qiyās aulawi dan seorang anak lebih bersungguh-sungguh menjaga kehormatan ayah. Qiyas menurut istilah ilmu ushul fiqh yaitu mempersamakan suatu kasus yang tidak ada dalam nash dan dalil hukumnya dengan suatu kasus yang ada nash/dalil hukumnya. Qiyas merupakan suatu metode dalam menerangkan hukum yang tidak ada nashnya dalam al-Qur‟an dan hadist dengan cara membandingkan dengan sesuatu yang ditetapkan hukumnya berdasarkan nash. Dimana qiyas itu merupakan cara yang ke empat dalam hukum, setelah al-Qur‟an, Hadist, dan Ijmak. Apabila ada suatu kasus yang tidak terdapat dalil dalam al-Qur‟an, Hadist, dan Ijmak, maka kasus tersebut harus diproses dengan jalan qiyas dengan menyamakan kasus tersebut dengan kasus yang sudah ada nashnya berdasarkan atas persamaan „illah nya. Qiyas dapat menjadi pondasi atau pijakan sebuah hukum. Adapun rukun-rukun qiyas ada empat 4 yaitu 1. Al-Ashl yaitu suatu hukum yang ada nashnya/hukumnya, atau biasa juga disebut juga dengan kata al-Māqis „alāih yang diqiyaskan kepadanya dan al-Mahmȗl alaih yang dijadikan pertanggungan dan Musyabbah bih yang diserupakan dengannya. 2. Al-Far‟u‟yaitu suatu yang tidak ada nash/dalilnya, disebut dengan al-Māqis yang diqiyaskan al-Mahmȗl yang dipertanggungkan dan al-Musyabbah bih yang diserupakan dengannya. 3. Hukum ashl yaitu hukum yang telah ada nashnya dan dijadikan sebagai hukum pada furu‟ 4. Al-„Illah yaitu suatu sifat yang dijadikan dasar untuk membentuk hukum pokok dan berdasarkan sifat itu terjadinya hukum pada cabang, maka disamakan dengan pokok ashal dari segi hukumnya. Dari penjelasan qiyas tersebut diatas, maka hukum menafkahi ayah dan ibu selain dari nafkah anak beserta isteri dapat disimpulkan bahwa 1. Al-Ashl yaitu nafkah yang harus diberikan kepada isteri dan anak 2. Al-Far‟u yaitu nafkah yang harus diberikan kepada ayah dan ibu 3. „Illah anak adalah keturunan dari ayah.21 Nafkah Ushul Dan Furu’ Menurut Kitab Fathul al-Mu’in Kitab ini merupakan buah karya Syaikh Zainuddin al-Malibary. Nama lengkap beliau asy-Syaikh Zainuddin Ibnusy Syaikh Abdul Aziz al-„Salamah asy-Syeikh Zainuddin Muallif Hidāyah al- Azdkiya‟ Il‟a 21 Abdul Wahhab Kallaf, Ilmu Ushul Figh, Semarang Dina Utama, 1994, hlm. 65-66. Kewajiaban Nafkah Ushul dan Furu’ Menurut Mazhab Syafi’i Tarmizi M Jakfar, Fakhrurrazi Thariqil Aulia‟ Ibnusy Syaikh Ali Ibnu Syaikhi Acmad asy-Syafi‟i al-Malibary Zainuddin al-Malibari merupakan ulama yang dilahirkan di Kosyan daerah Malabar Pakistan, India Selatan. Tidak diketahui secara persis, kapan Syaikh Zainuddin al-Malibari lahir. Bahkan tentang taggal dan tahun wafatnya pun muncul berbagai pendapat. Beliau diperkirakan meninggal dunia sekitar tahun 970-990 H, dan di makamkan di pinggiran kota Ponani, India. Tepatnya terletak di samping masjid Agung Ponani. Beliau adalah cucu dari Syaikh Zainuddin bin Ali pengarang kitab Hidāyah al-Adzkiya', Syaikh Zainuddin al-Malibari telah terdidik oleh keluarga agamis, selain sekolah di al-Madrasah yang didirikan oleh kakek beliau. Dan Syaikh Zainuddin al-Malibari berguru kepada beberapa Ulama Arab, termasuknya adalah Ibnu Hajar al-Haitami wafat pada tahun 974 H. Karangan-karangan Syaikh al-Malibari adalah Al Isti‟dad lil Maut Wa su‟al al-Qubur Aqidah, Qurrah al-„Aĩn bi Muhimmati ad-din Fiqh, kitab matan Fathul Mu‟in, Fathul Mu‟in fi Syarh qurrah al-„Aĩn Fiqh, yang dikomentari oleh Syaikh Sayyid Muhammad Syatha‟ Ad Dimyati dengan nama kitab I‟ānah al-Ťhalibĩn. Syeikh Zainuddin al-Malibari dikenal sebagai ulama fikih yang mengikuti madzhab Syafi' Adapun ketentuan mengenai nafkah ushul dan furu‟ yang terdapat dalam kitab Fathul al-Mu‟in menurut Syaikh Zainuddin al-Malibari adalah nafkah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, bantuan, dan seluruh kebutuhannya menurut tradisi. Hubungan kekerabatan adalah penyebab diwajibkannya memberi nafkah antara kerabat. Hubungan kekerabatan yang mewajibkan nafkah ada dua macam yaitu kekerabatan antara ushȗl dan al-far‟u‟. Maksud ushȗl di sini adalah seluruh orang tua, dimulai dari para bapak, ibu, kakek, nenek, buyut dan sterusnya ke atas. Maksud al- far‟u disini adalah para anak, cucu, dan seterusnya ke  Untuk lebih jelas penulis mengutip penjelasan di dalam kitab Fathul al-Mu‟in sebagai berikut 22 Aliy As‟ad, Terjemahan Fathul Mu‟in, Jilid 1, Kudus Manara Kudus, 1400 H/1980 M, hlm XIX. 23 Inu Kencana Syafie, Ensiklopedia Manusia Terpopuler, Memuat lebih Dari Tokoh Dunia Terkemuka, Cet. Pertama, Bandung Pustaka Reka Cipta, 2011, hlm 1023. 24 Abdul Majid Mahmud Mathlub, Al-Wajiz fĩ Ahkam Al-Usrah Al-Islamiyah, Harit Fadly dan Ahmad Khotib Tej, Panduan Hukum Keluarga Sakinah, Era Intermedia, 2005, hlm. 616-617. Kewajiaban Nafkah Ushul dan Furu’ Menurut Mazhab Syafi’i Tarmizi M Jakfar, Fakhrurrazi  Artinya kewajiban anak laki-laki ataupun perempuan apabila mempunyai kekayaan walaupun dari hasil kerja ia dapatkan, yang telah melebihi dari biaya hidup dirinya sendiri dan orang tanggungannya selama sehari semalam, walaupun belum lebih dari perhitungan tanggungan hutangnya adalah wajib baginya untuk mencukupi kebutuhan pakaian, makanan dan obat-obatan kepada orang tuanya keatas, baik laki-laki maupun perempuan dengan demikian pun orang keturunannya hingga ke ke bawah, bilamana dua macam ini tidak memilki kecukupan dalamhal tersebut, maka sekalipun orang tua atau keturunannya itu berbeda agama. Dan tidak menjadi wajib atau hilangnya kewajiban untuk memberi nafkah, apabila salah seorang tua atau keturunannya murtad, dalam syarah al-Irsyad, juga tidak diwajibkan jika ia berbuat zina muhsan atau meninggalkan shalat. Di dalam syarah al-Minhaj juga menyatakan tidak wajib, orang keturunan itu telah mencapai usia baliq dan tidak mau bekerja yang patut bagi dirinya. Menurut Syaikh Zainuddin, barang siapa yang masih memiliki orang tua dan keturunan, maka nafkah orang tua menjadi tanggungan dari pada keturunannya kebawah. Dan jika seseorang masih mempunyai ayah dan ibu atau saudara yang membutuhkan nafkah, sedangkan ia sendiri tidak mampu untuk mencukupi semua, maka ia boleh untuk mendahulukan dirinya sendiri, isteri dan Selain itu, kerabat yang diwajibkan untuk dinafkahi adalah kerabat yang diharamkan menikah senasab. Jadi, diwajibkan nafkah antara kerabat apabila mereka mempunyai hubungan senasab, sedangkan yang tidak senasab tidak diwajibkan untuk memberikan nafkah. Nafkah Ushul dan Furu’ Menurut Kitab Kifātul al-Akhyār Kitab ini merupakan buah karya Abu Bakar bin 'Abdul Muhammad bin Mu‟min Hariz Bin Ma‟alla at-Taqiy al-Husaini al-Hishni. Beliau yang lebih dikenal sebagai Imam Taqiyuddin al-Hishni adalah seorang ulama besar dan ahli sufi bermazhab Syafi`i serta berpegang kepada i'tiqad Imam Abul Hasan 'Ali al-Asy'ari. Beliau 25 Syaikh Zainuddin, Fathul Mu‟in, Jilid. 3, Aliy As‟ad Tej, Menara Kudus, 1979, hlm. 242-244. 26 Aliy As‟ad, Tej Fathul al-Mu‟in, Kudus Manara Kudus, 1979, hlm. 242. Kewajiaban Nafkah Ushul dan Furu’ Menurut Mazhab Syafi’i Tarmizi M Jakfar, Fakhrurrazi dilahirkan dalam tahun 752 H di Kota al-Hishn dalam negeri Syam kemudian berpindah ke Kota Dimasyq di mana beliau meneruskan pengajiannya, Di antara guru-gurunya ialah Syaikh Abul 'Abbas Najmuddin Ahmad bin 'Utsman bin 'Isa al-Jaabi, Syaikh Syamsuddin Muhammad bin Sulaiman ash-Sharkhadi, Syaikh Syarafuddin Mahmud bin Muhammad bin Ahmad al-Bakri, Syaikh Syihaabuddin Ahmad bin Shaleh az-Zuhri, Syaikh Badruddin Muhammad bin Ahmad bin 'Isa, Syaikh Syarafuddin 'Isa bin 'Utsman bin 'Isa al-Ghazi, Syaikh Shadruddin Sulaiman bin Yusuf al-Yaasufi. Karya-karya imam Taqiyuddin al-Hishini, Syārh Asmaullāh al-Hȗsnā, Ta'lĩq al-Hādits al-Ihyā, Syārh an-Nihāyāh, Talkhĩsh al-Mȗhimmāat 2 jilid, Qami`un Nufȗus, al-Asbāabul Muhliāat dan kifātul Akhyār fĩ hāll Rāyatȗl ḭkhtisār. Beliau terkenal bukan saja kerana ketinggian ilmunya, bahkan kerana kewaliannya, dan beliau wafat pada tahun 829 H dan dikebumikan di Dimasq..27 Adapun ketentuan mengenai nafkah ushul dan furu‟ yang terdapat dalam kitab Kifatul al-Akhyar menurut imam al-Hishini adalah nafkah seorang anak kepada orang tuanya merupakan wajib dipenuhi oleh anaknya apabila seorang anak tersebut mempunyai kemampuan terhadap harta yang dia milki. Adapun yang menjadi pijakan hukum yang terdapat dalam kitab kifātul Akhyār fĩ hālli Rāyatȗl ḭkhtisār di bawah ini . .      .   .Dari penjelasan tersebut di atas, maka dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut 27 Syaikh Muhammad Sa‟id Mursi Tokoh-Tokoh Besar Islam Sepanjang Sejarah, Jakarta Pustaka Al-Kautsar, 2008, hlm. 238. 28 Taqayuddin al-Hishini, Kifātul Akhyār fĩ hālli Rāyatȗl ḭkhtisār, KH. Syarifuddin Anwar dan KH. Mishbah Musthafa Tej, Surabaya Bina Iman, 2008, hlm. 79-80. Kewajiaban Nafkah Ushul dan Furu’ Menurut Mazhab Syafi’i Tarmizi M Jakfar, Fakhrurrazi Nafkah terhadap keluarga itu wajib bagi orang tua dan anak-anaknya, maka kewajiban orang tua untuk nafkah dalam keluarganya dengan dua syarat, pertama fakir dan kedua gila, dan kewajiban bagi seorang anak dalam nafkah mereka dengan syarat pertama fakir, kedua masih kecil, dan ketiga gila. Dan kata-kata nafkah di ambil dari kata infaq dan ihkraj penguluaran, maka diwajibkan memberi nafkah dengan tiga sebab yaitu persaudaraan, kepemilikan dan suami istri, maka dua sebab yang terakhir diwajibkan terhadap nafkah yaitu hak kepemilikan atas pemilik, hak istri atas suami dan sebaliknya, dan adapun sebab yang pertama, yaitu keluarga, maka kewajiban bagi tiap-tiap kerabat atau persaudaraan hingga sampai ke atas yang lain yaitu anak karena kerabat itu sebagian dari pada keluarga, dengan demikian wajiblah memberi nafkah atas kerabat, karena ada hubungan itu semua antara ushul dan far‟u, maka wajiblah bagi orang tua menafkahi terhadap anaknya hingga terus ke atas, dan kewajiban seorang anak menafkahi orang tua hingga terus ke bawah, dan tidak ada beda antara laki-laki dan perempuan, dan antara pewaris dan selainnya, dan tidak ada beda bagi seagama atau sebeda agama. berdasarkan firman Allah dalam Surat al-Lahab ayat ke 2 dengan artinya sebagai berikut “Tidaklah berfaedah berguna kepadanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan”. Kewajiban memberi nafkah untuk ayah ada beberapa syarat diantaranya, seorang anak memilki kesanggupan terhadap harta yang di milikinya sekira-kira lebih dari kebutuhan hidupnya dari sehari semalam, seandainya seorang tidak memiki harta karena dia miskin, maka tidak ada kewajiban apapun atas anak tersebut. Far‟u adalah anak seseorang, anak-anaknya cucunya, dan seterusnya ke bawah, baik mereka laki-laki atau perempuan. Mereka dikatakan furu‟ karena bercabang dari bapak. Dialah penyebab keberadaan mereka di alam dunia dan mereka adalah bagian darinya. Tanpa diragukan lagi, bahwa di antara mereka terdapat hubungan kekerabatan yang kuat disebabkan oleh pembagian tersebut. Sedangkan maksud dari ushul di sini adalah asal manusia, baik laki-laki atau perempuan, seperti bapak, kakek dan seterusnya ke atas; ibu, nenek, dan seterusnya ke atas. Mereka berhak mendapatkan nafkah berupa makanan, pakaian, tempat tinggal dan perawatan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Dalilnya adalah firman Allah SWT, Dan pergaulilah mereka berdua orang tua di dunia dengan baik. Termasuk kebaikan bila sang anak menyediakan kebutuhan kedua orang tuanya saat diperlukan. Diriwayatkan, bahwa seorang laki-laki datang kepala Nabi Muhammad Kewajiaban Nafkah Ushul dan Furu’ Menurut Mazhab Syafi’i Tarmizi M Jakfar, Fakhrurrazi Saw. Seraya berkata, “aku memiliki harta dan orang tuaku memerlukannya.” Beliau pun bersabda, kau dan hartamu adalah milik orang tuamu. Sesungguhnya anak-anak kalian adalah penghasilan terbaik kalian maka makanlah dari penghasilan anak-anak kalian. Menurut para ulama Mazhab Syafi‟i seperti yang telah diuraikan di atas, mereka berpendapat bahwa nafkah kepada orang tua adalah wajib diberikan oleh seorang anak, baik anak laki-laki maupun perempuan dan jika mereka mempunyai harta hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan anak serta isterinya, maka didahulukan nafkah mereka terlebih dahulu, dan tidak menjadi wajib bagi mereka untuk menafkahi orang tua mereka. Adapun yang menjadi dasar hukum dari ulama Mazhab Syafi‟i seperti Imam Syihabuddin Abu al-„Abbas Ahmad al-Qalyubi, dengan melakukan metode istanbat qiyas terhadap dalil al-Qur‟an yaitu surat al-Baqarah ayat 233, Syaikh Zainuddin al-Malibari menyatakan secara jelas tentang kewajiban atas nafkah ushul dan furu‟ dalam kitab Fathul al-Mu‟in dan beliau tidak menggunakan dalil ayat al-Qur‟an, dan imam Taqayuddin al-Hishini dalam kitab Kifatul al-Akhyar wajib memberi nafkah ushul dan furu‟ berdasarkan dalil ayat al-Qur‟an surat al-Lahab. Karena dalam ayat al- Qur‟an surat 233 yang di gunakan tersebut dijelaskan bahwa seorang ayah mempunyai kewajiban untuk menafkahi ibu dan anak-anaknya. Menurut para ulama mazhab Syafi‟i tersebut jika ayah mempunyai kewajiban menafkahi isteri dan anak, serta ibu yang melahirkan, tentunya diantara ayah dan ibu mempunyai keterkaitan yang erat dengan anak. Maka oleh karena itu, sudah sewajarnya anak juga mempunyai kewajiban untuk menafkahi kedua orang tuanya, ketika ia sudah mampu serta mempunyai kelebihan harta dalam menafkahi dirinya sendiri, isteri dan anaknya. Selain itu juga ada beberapa pendapat terkait nafkah kerabat menurut Mazhab Hambali, dan Mazhab Maliki yang juga membahas kewajiban seseorang baik laki-laki maupun peremuan dalam menafkahi kerabat-kerabatnya, terutama kedua orang tuanya, setelah memenuhi nafkah dirinya sendiri, isteri dan anaknya terlebih dahulu. Adapun beberapa pendapat tersebut di antaranya sebagai berikut 1. Kekerabatan yang diwajibkan memberi nafkah adalah kerabat secara mutlak yang langsung atau tidak. Jadi, diwajibkan bernafkah atas ushul tehadap al-far‟u dan begitu pula sebaliknya. Karena para kakek adalah juga para bapak, dan para cucu juga para anak, sehingga mereka tergolong dalam keumuman nash yang mewajibkan nafkah bapak dan anak, yaitu nash-nash yang telah disebutkan pada Mazhab Syafi‟i. 2. Kekerabatan yang diwajibkan bernafkah adalah kerabat yang diharamkan menikah muhrim. Jadi diwajibkan nafkah antara Kewajiaban Nafkah Ushul dan Furu’ Menurut Mazhab Syafi’i Tarmizi M Jakfar, Fakhrurrazi kerabat apabila mereka semuhrim, sedangkan selain muhrim tidak diwajibkan nafkah. Ini adalah Mazhab Hanafi yang lebih luas daripada Mazhab Syafi‟i. Dalil mereka adalah firman Allah SWT, Sembahlah Allah SWT dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapak, karib kerabat Al-Nisa‟36 dan firman Nya, “Dan berikanlan kerabat itu haknya” Al-Isra‟26, serta sebuah hadits yang diriwayatkan oleh imam al-Bukhari sebagai berikut  Artinya “Dari Abi Hurairah, datang seorang laki-laki, dan bertanya,,! Wahai Rasulullah, siapakah yang paling patut dipatuhi?” beliau bersabda, “ibumu”. Aku berkata, “lalu siapa?” Beliau bersabda, “Ibumu”. Aku berkata, “lalu siapa?” Beliau bersabda, “Ibumu”. Aku berkata, “lalu siapa?” Beliau bersabda, “Bapakmu, kemudian kerabat terdekat”. Bukhari29 Allah telah memberikan hak kepada kerabat, memerintahkan untuk memberikannya dan memosisikannya setelah hak kedua orang tua. Itu menunjukkan tentang kewajiban bernafkah untuk kerabat meskipun hubungan kekerabatannya bukan kerabat kelahiran. Mazhab Hanafi beralasan tentang pembatasan kekerabatan dengan muhrim karena telah diriwayatkan dari Abdullah bin Ibnu Mas‟ud bahwa ketika ia membaca ayat, Wa „alla al-waritsi mitslu dzalik dengan menambahkan dzu ar-rahim al-muhrim kerabat semuhrim. Qiraat itu disebutkan sebagai penjelasan qiraat mutawatir, dan ia telah diriwayatkan secara makruf, sehingga ia dapat dijadikan pembatas bagi nash. 3. Kerabat yang diwajibkan bernafkah adalah kerabat pewaris, baik secara wajib atau „keturunannya, maka diwajibkan memberikan nafkah ushul terhadap furu‟‟, begitu pula sebaliknya. Sebagaimana diwajibkan atas semua kerabat, baik mereka itu muhrim atau bukan, selama mereka sebagai pewaris secara wajib atau „ashabah, seperti para saudara laki-laki, paman dari bapak dan anak-anaknya. Ini adalah pendapat Mahzab Hambali yang 29Ahmad bin Muhammad Al-Qasthalni, terj. Abu Nabil, Syarah Shahih Bukhari/JawahirAl-Bukhari wa Syarh Al-Qasthalni, Solo Zamzam, 2014, hlm. 45. Kewajiaban Nafkah Ushul dan Furu’ Menurut Mazhab Syafi’i Tarmizi M Jakfar, Fakhrurrazi lebih luas daripada Mazhab Hanafi, karena ia tidak mensyaratkan kemuhriman dalam kewajiban bernafkah sebagaimana yang disyaratkan oleh Mazhab Hanafi. Karena itu, menurut Mazhab Hambali, seorang anak wajib bernafkah kepada anak laki-laki pamannya dari bapak karena ia pewaris. Sedangkan menurut Mazhab Hanafi tidak wajib karena ia bukan muhrim. Alasan Mazhab Hambali adalah firman Allah, Dan pewaris pun berkewajiban demikian. Allah SWT telah menggantungkan kewajiban bernafkah dengan pewaris tanpa perbedaan apakah ia muhrim atau tidak maka atas dasar hal ini diketahui bahwa kerabat yang diwajibkan bernafkah adalah kerabat pewaris yang memiliki harta. Karena, kerabat pewaris itu lebih berhak atas harta yang diwarisi daripada orang selainnya maka ketika mengkhususkan untuknya kewajiban bernafkah daripada orang selainnya adalah sebuah keadilan. Demikianlah pendapat-pendapat fuqaha tentang kerabat yang diwajibkan bernafkah. Pendapat yang digunakan sampai sekarang adalah pendapat Mazhab Hanafi, bahwa ia diwajibkan untuk memberikan nafkah kelurga semuhrim, mereka disebut dengan „sisipan‟ al-hawasyi. 4. Nafkah kerabat itu secukupnya. Karena, nafkah mereka demi menutupi kebutuhan dan kebutuhan itu ditutupi dengan secukupnya. Begitu pulu nafkah anak atas orang tuanya itu secukupnya, kecuali jika sang bapak lapang rezekinya maka nafkahnya sesuai dengan keputusan hakirm. 5. Nafkah ushul dan furu‟ diwajibkan saat terbukti bahwa mereka membutuhkannya, tanpa bergantung atas keputusan hakim. Sedang nafkah orang selain mereka bergantung atas keputusan hakim. Atas dasar ini, apabila seseorang memiliki harta yang dikhususkan untuk nafkah maka bapak atau anaknya yang berhak dinafkahi boleh mengambil sebagian dari secukupnya, tanpa mengajukannya kepada hakim. Sedangkan saudaranya yang berhak mendapat nafkahnya hanya boleh mengambil harta tersebut seizinnya atau atas keputusan Para ulama telah sepakat ijmak, bahwa nafkah kedua orang tua fakir yang tidak berharta atau tidak berpenghasilan itu wajib dikeluarkan dari harta sang anak. Hal ini dianalogikan dengan nafkah anak yang wajib dikeluarkan sang bapak, karena penghormatan kepada orang tua itu lebih mulia. Apabila sang anak tidak berpenghasilan maka ia tidak wajib 30 Abdul Majid Mahmud Hukum Keluarga Sakinah,,,, hlm. 618-631. Kewajiaban Nafkah Ushul dan Furu’ Menurut Mazhab Syafi’i Tarmizi M Jakfar, Fakhrurrazi menafkahi orang tuanya. Tapi, dirinya sendiri memerlukan seseorang untuk menafkahirnya dan kewajiban nafkah bagi orang tuanya adalah saudaranya yang wajib menafkahi mereka. Apabila tidak ada orang lain yang wajib menafkahi mereka maka urusan tersebut diserahkan kepada kas Negara baitulmal. Nafkah anak-anak lebih diutamakan daripada nafkah orang tua. Apabila seseorang memiliki harta lebih yang hanya dapat memenuhi kebutuhan salah satu dari orang tua atau anaknya maka kebutuhan seorang anak lebih diutamakan. Perlu diperhatikan, bila anak-anak tersebut berjumlah banyak maka kewajiban nafkah tersebut diperuntukkan mereka yang lebih dekat hubungan kekerabatannya. Kesimpulan 1. Menurut imam Syihabuddin al-„Abbas Ahmad atau yang lebih dikenal dengan sebutan al-Qalyubi bahwa setiap anak baik anak laki-laki maupun perempuan mempunyai kewajiban untuk memberi nafkah kepada ayah dan ibunya. Berdasarkan surat al-Baqarah ayat 233 tersebut di atas, al-Qalyubi mengqiyaskan bahwa apabila seseorang ayah berkewajiban memberi nafkah kepada anak, maka dia seorang anak juga wajib memberi nafkah kepada ayah dan ibunya dengan 'Illah alasan ada hubungan antara anak dan ayah yaitu, anak keturunan dari ayah. 2. Menurut Syaikh Zainuddin al-Malibari, barang siapa yang masih memiliki orang tua dan keturunan, maka nafkah orang tua menjadi tanggungan dari keturunannya ke bawah. Dan jika seseorang masih mempunyai orang tua ayah atau ibu dan saudaranya yang membutuhkan nafkah tersebut, sedangkan ia sendiri tidak mampu untuk mencukupi semua, maka ia berhak mendahulukan dirinya sendiri, isteri dan anaknya. 3. Menurut imam Taqayuddin al-Hishini Nafkah terhadap keluarga itu wajib bagi orang tua dan anak-anaknya, maka kewajiban orang tua untuk menafkahkan keluarganya dengan dua syarat, pertama fakir dan kedua gila, dan adapun kewajiban bagi seorang anak untuk nafkah mereka dengan syarat pertama fakir kedua masih kecil dan ketiga gila. Dengan demikian memberi nafkah atas kerabat itu wajib apabila ada hubungan persaudaraan yang dinamakan ushul dan far‟u, maka wajiblah bagi orang tua menafkahi anaknya hingga terus ke atas, dan kewajiban seorang anak menafkahi orang tua hingga terus ke bawah, dan tidak ada beda antara laki-laki dan perempuan, dan antara pewaris dan selainnya, dan tidak ada beda bagi seagama atau beda agama. Kewajiaban Nafkah Ushul dan Furu’ Menurut Mazhab Syafi’i Tarmizi M Jakfar, Fakhrurrazi Berdasarkan firman Allah SWT dalam Surat al-Lahab ayat 2. Kewajiban memberi nafkah untuk ayah ada beberapa syarat di antaranya, seorang anak memilki kesanggupan terhadap harta yang di milikinya sekira-kira lebih dari kebutuhan hidupnya sehari semalam, seandainya seseorang tidak memiliki harta karena dia miskin, maka tidak ada kewajiban apapun atas anak tersebut. Daftar Kepustakaan Abdul Aziz al-Fauzan, Fiqih Sosial,Cetakan Pertama Jakarta Qisthi Press, Anggota Ikapi, 2007. Abu Bakr Jabir Al-Jazairi, Ensiklopedia Muslim, Minhajud Muslim, Jakarta DarulFikr, Bairut 2000 Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, Cetakan keempat, Jakarta Kencana Prenada Media Group, 2010.. Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fikih, Jakarta Prenada Media, 2003. Amir Syafifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Jakarta Kencana Prenada Media Group, 2011. Bangbang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Jakarta PT Raja Grafindo Persada 1997. H. A. Hamid Sarong, Hukum Perkawinan Islam Indonesia, Cet. II,Banda Aceh Yayasan PeNA 2005. Tihami dkk, Fikih Munakahat, Jakarta Raja Grafindo Persada, 2010. IbnuRusyd Penerjemah, Abu Usamah Fakhtur Rokhman, Bidayatul Mujtahid 2, Jakarta PustakaAzzam 2007 Imam AbiZakariaYahya, Minhajuth al-Thalibin, Al-Mahalli juzuk 4, Solo Manara Kudus, 1975 Imam Al-Alusi Al-Bagdadi, Ruhul Ma‟ani fi Tafsiral-Qur‟an, Juz Ke 2,Terj. Syihabuddin Mahmud, KairoDar Al-Hadist, 2005, Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Cet. 8, Jakarta Balai Pustaka, 1989. M. Ali Hasan, Pedoman Hidup Dalam Berumah Tangga, Jakarta Prenada Media, 2003. Mumahmad Amin Suma, Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam, Jakarta PT Raja Grafindo Persada 2004. Saiful Amir Ghafur, Profil Para Mufassir Al-Qur‟an, Yogyakarta Pustaka Insan Madani, 2008. Syaikh Abu Syuja‟, Penerjemah Mahmud Zaini, Matnul Ghayah Wat Tagrib, Jakarta Pustaka Amani, cet 2, 2011. Kewajiaban Nafkah Ushul dan Furu’ Menurut Mazhab Syafi’i Tarmizi M Jakfar, Fakhrurrazi Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, Fiqih Wanita, Jakarta Pustaka Al-Kausar, 2008 Syaikh Mahmud al-Mashri, Perkawinan Idaman, Jakarta Qisthi Press, 2010. Syaikh Hasan Ayyub, Fikih Keluarga, Jakarta Pustaka Al-Kautsar, 2001. Syaikh Zainuddin, Fathul Mu‟in ,Jilid. 3, AliyAs‟ad Tej, Menara Kudus, 1979. Wahbah Az-Zuhaili, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, cetakan kesepuluh, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Jakarta Gema Insani, 2007. Adri LatifMuhammad Arief Ridha RosyadiAhmad Rezy MeidinaPemberian inafkah ipasca iperceraian iterhadap iistri idan ianak isering ikali idiabaikan idan iditinggalkan ioleh imantan ianaggapan ibahwa iputusan ipengadilan ihanya iproduk ihukum iNegara isehingga itidak imemiliki ikonsekuensiiterhadap iTuhan imenjadi isalah isatu ifaktornya. iPemahaman iini iperlu idiluruskan. iTulisan iini iberupaya iuntukimemberikan ikesadaran ikepada imasyarakat, ibahwa ikewajiban imemberikan inafkah ipasca iperceraian ibagi iistri idan ianakitidak idapat iditinggalkan iserta imerta ioleh imantan isuami itanpa iadanya ialasan iyang idapat idijadikan isebagai iillatihukum. iAdanya itulisan iini ibertujuan iuntuk imemberikan ipenjelasan iterperinci iterhadap ijaminan ikesejahteraan iistri idanianak iyang idiamanahkan imelalui ifirman iTuhan. iPenelitian iini ibersifat ideskriptif idengan imenggunakanipendekatan iYuridis-Normatif. iHasil ipenelitian iini iadalah itidak iadanya icelah iuntuk imengingkari iputusan ihakim iterkaitipenetapan ipemberian inafkah ipasca iperceraian. iHakim isebagai iwakil iTuhan idi imuka ibumi idan iputusannya idapatidimaknai isebagai iketentuan idemi iterwujudnya ikemaslahatan iummat iharus Wahyudani Muhammad RidwansyahAbstrak Filosofis nafkah yang semulanya menjadi kewajiban suami memberi nafkah kepada istri, anak-anak, dan kerabat menjadi terbalik ketika pandemi covid-19 melanda masyarakat Indonesia. Alquran surah Albaqarah ayat 233 dan KHI dalam hal yang sama membebankan nafkah kepada suami tetapi karena situasi ekonomi yang semakin semerawut dan resesi mengakibatkan produk domestik bruto menurun. Artinya ada banyak suami-suami kehilangan pekerjaan akibat wabah ini. Metodologi yang digunakan adalah yuridis-sosiologis. Hasil penelitian sebagai berikut bahwa dalam Albaqarah mewajibkan seorang suami memberikan nafkah kepada istri tetapi konteks lain, seorang istri atau anggota keluarga lain dapat berperan dalam menjaga ketahanan keluarga di masa pandemi ketahanan pandemi covid-19. Kemudian, Pasal 83 KHI menjelaskan seorang istri hanya berkewajiban utama berbakti lahir dan batin, makna berbakti boleh saja diinterpretasikan sebagai bentuk pembantuan atau meringankan sebagian tugas suami dalam hal nafkah ketika seorang istri dalam kategori mampu dan tidak ada unsur pemaksaan. Abstract The philosophy of living, which was originally the husband's obligation to provide for his wife, children, and relatives, was reversed when the Covid-19 pandemic hit the people of Indonesia. Albaqarah verse 233 and KHI Compilation of Islamic Law are imposes a living burden on the husband, but due to the increasingly chaotic economic situation and recession, the gross domestic product decreases. This means that many husbands have lost their jobs due to this epidemic. The methodology used is juridical-sociological. The results Albaqarah requires a husband to provide a living, but in another context, a wife or other family members can. Then, the KHI explains that a wife has only the main obligation to serve physically and mentally, the meaning of filial piety may be interpreted as a form of assistance or easing some of the husband's duties in terms of UngelRispalman RispalmanTaufiq HidayatPenelitian ini dilatar belakangi oleh sebuah permasalahan rumah tangga dimana suami tidak menunaikan kewajibannya memberi nafkah kepada istri selama proses perceraian berlangsung hingga istri terhalang untuk mendapatkan hak yang semestinya diterimanya. Seharusnya, nafkah harus terus diberikan oleh suami kepada istrinya hingga resmi putusnya perceraian di depan Pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua persoalan pokok, yaitu apa saja yang menjadi faktor pengabaian nafkah dalam proses perceraian dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pengabaian nafkah dalam proeses perceraian. Untuk memperoleh jawaban dari persoalan tersebut, Peneliti menggunakan metode penelitian lapangan field research, dengan pendekatan kualitatif dan dianalisis menggunakan analisis deskriftif. Berdasarkan kajian dan penelaahan yang peneliti lakukan, setidaknya ada 5 faktor yang menjadi penyebab terjadinya pengabaian nafkah dalam proses perceraian, diantaranya adalah faktor kurangnnya pemahaman agama, faktor kurangnya tanggung jawab suami terhadap istri, faktor ekonomi, faktor tidak ada keserasian antara suami istri dan faktor kejenuhan antara suami istri. Hukum Islam memandang bahwa semua faktor yang menjadi alasan pengabaian nafkah dalam proses perceraian tidaklah dibenarkan. Perihal ketidakmampuan suami untuk memberikan nafkah karena faktor ekonomi menjadi sebuah pengecualian karena tidak dibebankan kepada seseorang sebuah kewajiban melainkan atas kesanggupannya. Suami yang tidak memberikan nafkah selama masa perceraian dapat menjadi hutang baginya dan harus dibayarkan. Namun apabila istri merelakan hutang tersebut tidak dibayarkan oleh suaminya, maka suaminya terbebas dari PT Raja Grafindo PersadaBangbang SunggonoMetode PenelitianHukumBangbang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Jakarta PT Raja Grafindo Persada Perkawinan Islam IndonesiaH A HamidSarongH. A. Hamid Sarong, Hukum Perkawinan Islam Indonesia, Cet. II,Banda Aceh Yayasan PeNA Penerjemah, Abu Usamah Fakhtur RokhmanM A Tihami DkkFikih Tihami dkk, Fikih Munakahat, Jakarta Raja Grafindo Persada, 2010. IbnuRusyd Penerjemah, Abu Usamah Fakhtur Rokhman, Bidayatul Mujtahid 2, Jakarta PustakaAzzam 2007Imam AbizakariayahyaMinhajuth Al-ThalibinImam AbiZakariaYahya, Minhajuth al-Thalibin, Al-Mahalli juzuk 4, Solo Manara Kudus, 1975Imam Al-Alusi Al-BagdadiRuhul MaImam Al-Alusi Al-Bagdadi, Ruhul Ma"ani fi Tafsiral-Qur"an, Juz Ke 2,Terj. Syihabuddin Mahmud, KairoDar Al-Hadist, 2005,C S T KansilKansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Cet. 8, Jakarta Balai Pustaka, SyaikhSyujaSyaikh Abu Syuja", Penerjemah Mahmud Zaini, Matnul Ghayah Wat Tagrib, Jakarta Pustaka Amani, cet 2, Hasyitan"ala Syarh al-MahalliQalyubiQalyubi-"Umairah, Hasyitan"ala Syarh al-Mahalli "ala Minhājal-Thālibĩn Juzuk Keempat, Solo Manara Kudus, 1976, hlm dan Terjemahan. Jakarta Cahaya Qur"anMuhammad Ihsan SikhaqIhsan Sikhaq Muhammad, Qur"an dan Terjemahan. Jakarta Cahaya Qur"an, 2011, hlm. HasanM. Ali Hasan, Pedoman Hidup Dalam Berumah Tangga, Jakarta Prenada Media, 2003. MENGENAL KEMBALI USHUL WAL FURU’ Banyak diantara saudara Muslim kita yang mudah sekali mencap saudaranya sebagai Kafir, Munafik, Ahlul Bid’ah, dsb dengan alasan dalil, bukan alasan zhahir yang telah disepakati para Ulama’ dengan syarat – syarat tertentu dan pertimbangan yang matang. Mereka hanya menelan mentah – mentah apa – apa yang guru mereka sampaikan tanpa melalui khazanah yang luas dan mendalam. Dalam memahami dalil juga diperlukan ilmunya. Adapun masalah itu, sudah terangkum dalam pengertian di bawah ini. A. MAKNA USHUL DAN FURU’ Islam adalah Aqidah, Syariat dan Akhlaq. Ketiganya menjadi satu kesatuan tak terpisahkan, satu sama lainnya saling terkait dan saling menyempurnakan. Ketiganya terhimpun dalam Ajaran Islam melalui dua ruang ilmu, yaitu USHULUDDIN dan FURU’UDDIN. Ushuluddin biasa disingkat USHUL, yaitu Ajaran Islam yang sangat PRINSIP dan MENDASAR, sehingga Umat Islam wajib sepakat dalam Ushul dan tidak boleh berbeda, karena perbedaan dalam Ushul adalah Penyimpangan yang mengantarkan kepada kesesatan. Sedang Furu’uddin biasa disingkat FURU’, yaitu Ajaran Islam yang sangat penting namun TIDAK PRINSIP dan TIDAK MENDASAR, sehingga Umat Islam boleh berbeda dalam Furu’, karena perbedaan dalam Furu’ bukan penyimpangan dan tidak mengantarkan kepada kesesatan, tapi dengan satu syarat yakni ADA DALIL YANG BISA DIPERTANGGUNG JAWABKAN SECARA SYAR’I. Penyimpangan dalam Ushul tidak boleh ditoleran, tapi wajib diluruskan. Sedang Perbedaan dalam Furu’ wajib ditoleran dengan jiwa besar dan dada lapang serta sikap saling menghargai dan menghormati. B. MENENTUKAN USHUL DAN FURU’ Cara menentukan suatu masalah masuk dalam USHUL atau FURU’ adalah dengan melihat Kekuatan Dalil dari segi WURUD Sanad Penyampaian dan DILALAH Fokus Penafsiran. WURUD terbagi dua, yaitu 1. Qoth’i yakni Dalil yang Sanad Penyampaiannya MUTAWATIR. 2. Zhonni yakni Dalil yang Sanad Penyampaiannya TIDAK MUTAWATIR. Mutawatir ialah Sanad Penyampaian yang Perawinya berjumlah banyak di tiap tingkatan, sehingga MUSTAHIL mereka berdusta. DILALAH juga terbagi dua, yaitu 1. Qoth’i yakni Dalil yang hanya mengandung SATU PENAFSIRAN. 2. Zhonni yakni Dalil yang mengandung MULTI PENAFSIRAN. Karenanya, Al-Qur’an dari segi Wurud semua ayatnya Qoth’i, karena sampai kepada kita dengan jalan MUTAWATIR. Sedang dari segi Dilalah maka ada ayat yang Qoth’i karena hanya satu penafsiran, dan ada pula ayat yang Zhonni karena multi penafsiran. Sementara As-Sunnah, dari segi Wurud, yang Mutawatir semuanya Qoth’i, sedang yang tidak Mutawatir semuanya Zhonni. Ada pun dari segi Dilalah, maka ada yang Qoth’i karena satu pemahaman dan ada pula yang Zhonni karena multi pemahaman. Selanjutnya, untuk menentukan klasifikasi suatu persoalan, apa masuk Ushul atau Furu’, maka ketentuannya adalah 1. Suatu Masalah jika Dalilnya dari segi Wurud dan Dilalah sama-sama Qoth’i, maka ia pasti masalah USHUL. 2. Suatu Masalah jika Dalilnya dari segi Wurud dan Dilalah sama-sama Zhonni, maka ia pasti masalah FURU’. 3. Suatu Masalah jika Dalilnya dari segi Wurud Qoth’i tapi Dilalahnya Zhonni, maka ia pasti masalah FURU’. 4. Suatu Masalah jika Dalilnya dari segi Wurud Zhonni tapi Dilalahnya Qoth’i, maka Ulama berbeda pendapat, sebagian mengkatagorikannya sebagai USHUL, sebagian lainnya mengkatagorikannya sebagai FURU’. Dengan demikian, hanya pada klasifikasi pertama yang tidak boleh berbeda, sedang klasifikasi kedua, ketiga dan keempat, maka perbedaan tidak terhindarkan. Betul begitu ?! C. CONTOH USHUL DAN FURU’ 1. Dalam Aqidah Kebenaran peristiwa Isra Mi’raj Rasulullah SAW adalah masalah USHUL, karena Dalilnya QOTH’I, baik dari segi WURUD mau pun DILALAH. Namun masalah apakah Rasulullah SAW mengalami Isra’ Mi’raj dengan Ruh dan Jasad atau dengan Ruh saja, maka masuk masalah FURU’, karena Dalilnya ZHONNI, baik dari segi WURUD mau pun DILALAH. Karenanya, barangsiapa menolak kebenaran peristiwa Isra’ Mi’raj Rasulullah SAW maka ia telah sesat, karena menyimpang dari USHUL AQIDAH. Namun barangsiapa yang mengatakan Rasulullah SAW mengalami Isra’ Mi’raj dengan Ruh dan Jasad atau Ruh saja, maka selama memiliki Dalil Syar’i ia tidak sesat, karena masalah FURU AQIDAH. 2. Dalam Syariat Kewajiban Shalat 5 Waktu adalah masalah USHUL, karena Dalilnya QOTH’I, baik dari segi WURUD mau pun DILALAH. Namun masalah apakah boleh dijama’ tanpa udzur, maka masuk masalah FURU’, karena Dalilnya ZHONNI, baik dari segi WURUD mau pun DILALAH. Karenanya, barangsiapa menolak kewajiban Shalat Lima Waktu maka ia telah sesat karena menyimpang dari USHUL SYARIAT. Namun barangsiapa yang berpendapat bahwa boleh menjama’ shalat tanpa ’udzur atau sebaliknya, maka selama memiliki Dalil Syar’i ia tidak sesat, karena masalah FURU SYARIAT. 3. Dalam Akhlaq Berjabat tangan sesama muslim adalah sikap terpuji adalah masalah USHUL, karena Dalilnya QOTH’I, baik dari segi WURUD mau pun DILALAH. Namun masalah bolehkah jabat tangan setelah shalat berjama’ah, maka masuk masalah FURU’, karena Dalilnya ZHONNI, baik dari segi WURUD mau pun DILALAH. Karenanya, barangsiapa menolak kesunnahan jabat tangan antar sesama muslim, maka ia telah sesat, karena menyimpang dari USHUL AKHLAQ. Namun barangsiapa yang berpendapat tidak boleh berjabat tangan setelah shalat berjama’ah atau sebaliknya, maka selama memiliki Dalil Syar’i ia tidak sesat, karena masalah FURU’ AKHLAQ. Mengerti kan, jadi dalam memahami suatu masalah, tidak usah ribut – ribut seperti anak kecil. Cukuplah dengan ilmu yang memadai, jiwa yang tegas dan hati yang bersih. Insya Allah, suatu permasalahan di kalangan kaum Muslimin bisa teratasi. Allah al musta’an… Wa Allaahu a’lam… DI DALAM masalah fiqh, terdapat ushul pokok dan furu’ cabang. Demikian pula di dalam masalah aqidah, terdapat ushul dan furu’. Walaupun tidak ada di zaman nabi masuk perkara baru, pembagian seperti ini diperbolehkan. Karena pada hakikatnya tidak bertentangan dengan dalil-dalil syari’at. Pembagian ini berfungsi untuk memudahkan memeta atau mengklasifikasikan permasalahan-permasalahan agama. Ini merupakan pendapat jumhur ulama’ mayoritas ulama’ dari masa ke masa sampai zaman kita sekarang ini. Dalam masalah fiqh, contohnya shalat fardhu yang lima. Hukum wajibnya shalat lima waktu, termasuk perkara ushul. Karena termasuk rukun Islam kedua setelah syahadat. Namun, masalah qunut Shubuh, dikeraskan tidaknya bacaan “basmalah” dalam shalat jarhiyyah, boleh tidaknya melafadzkan niat, lutut atau kaki dulu yang menyentuh lantai ketika turun sujud, duduk rekaat terakhir tawwaruk atau ifirasy, dan yang lainnya, termasuk perkara furu’. Oleh karena itu, para ulama’ berbeda pendapat dalam masalah-masalah ini. BACA JUGA Beribadahlah dengan Sungguh-sungguh kepada Allah Dalam masalah aqidah, contohnya adalah keimanan kepada Allah. Iman kepada Allah termasuk masalah ushul. Karena termasuk rukun iman yang pertama. Namun masalah berapa jumlah asmaul husna nama-nama Allah yang baik, maka termasuk perkara furu’. Oleh karena itu para ulama’ berbeda pendapat. Ada yang menyatakan terbatas 99 nama, dan ada yang menyatakan tidak terbatas. Beriman kepada adanya adzab qubur, termasuk masalah ushul agama. Akan tetapi masalah apakah yang diadzab ruh dan jasad, atau ruh saja, maka ini termasuk masalah furu’. Oleh karena itu, para ulama’ berbeda pendapat dalam masalah ini. Apa faidah mengklasifikasikan masalah agama menjadi ushul dan furu’? Untuk memudahkan menjelaskan hukum-hukum dan konsekwensinya. Seorang yang keliru di dalam masalah ushul, berbeda dengan seorang yang keliru dalam masalah furu’. Cara menyikapi perbedaan dalam masalah uhsul, berbeda dengan cara menyikapi perbedaan dalam masalah furu’. Seorang yang mengingkari wajibnya shalat lima waktu secara sadar, tahu, dan sengaja, dia telah keliru dalam masalah ushul. Ini akan berkonsekwensi hukum-hukum besar kepadanya. Seperti penetapan hukum kafir, sesat, hukum istitab permintaan untuk taubat jika tidak mau maka dibunuh, tidak bisa mewarisi dan mewarisakan harta, dan yang lainnya. Dalam hal ini, maka kita wajib berbeda dan tidak ada toleransi di dalamnya. Dan hak-hak sesama muslim tidak berlaku lagi di sini. Namun lain halnya dalam masalah qunut shubuh. Seorang yang berbeda dalam masalah ini, baik yang berpendapat disyariatkannya atau tidak, maka mereka tetap di dalam lingkup sebagai seorang muslim dan masih berstatus sebagai ahlus sunnah wal jama’ah. Karena hal ini termasuk masalah furu’. Harus tetap saling mencintai, menghormati, menghargai, tidak boleh menjadi sebab perpecahan, tidak boleh memaksakan dan berbagai hak-hak persaudaraan sesama muslim tetap kita tunaikan. Jika seorang menyikapi perbedaan pendapat di dalam masalah furu’ seperti menyikapi perbedaan dalam masalah ushul, maka ini sebuah kekeliruan yang sangat fatal. Inilah pentingnya kita memahami pembagian seperti ini, untuk meminimalisir berbagai kesalahan dalam memahami hukum dan konsekwensinya. BACA JUGA Tiga Orang yang Tidak Diterima Ibadahnya Sebagian pihak ada yang menolak pembagian ushul dan furu’ secara mutlak. Ini pendapat yang tidak mu’tabar tidak diperhitungkan. Selain menyelisihi pendapat mayoritas ulama’, pada hakikatnya –secara tidak sadar- pendapat ini telah menolak fakta adanya hal ini ushul dan furu’ dalam agama. Sebagiannya ada yang bersandar kepada pernyataan-pernyataan syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah dalam menolak klasifikasi ini. Padahal, yang ditolak oleh beliau, bukanlah penolakan secara mutlak. Akan tetapi, dalam masalah definisi batasan-batasanya dan konsekwensi darinya yang tidak sejalan dengan syari’at. Wallahu a’lam bish shawab. Demikian coretan kali ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan keilmuan kita sekalian. [] Referensi -Masailu Ushulid Din Al-Mabhutsah fil Ushulil Fiqh – Dr. Khalid Abdul Lathif-Hushulul Ma’mul – Dr. Abdullah bin Abdurrahman Al Amir-Ushul wal Furu’ – Dr. Sa’ad Asy-Syatsri Facebook Abdullah Al Jirani Islam adalah Aqidah, Syariat dan Akhlaq. Ketiganya menjadi satu kesatuan tak terpisahkan, satu sama lainnya saling terkait dan saling menyempurnakan. Ketiganya terhimpun dalam Ajaran Islam melalui dua ruang ilmu, yaitu USHULUDDIN dan FURU’UDDIN. Ushuluddin biasa disingkat USHUL, yaitu Ajaran Islam yang sangat PRINSIP dan MENDASAR, sehingga Umat Islam wajib sepakat dalam Ushul dan tidak boleh berbeda, karena perbedaan dalam Ushul adalah Penyimpangan yang mengantarkan kepada kesesatan. Sedang Furu’uddin biasa disingkat FURU’, yaitu Ajaran Islam yang sangat penting namun TIDAK PRINSIP dan TIDAK MENDASAR, sehingga Umat Islam boleh berbeda dalam Furu’, karena perbedaan dalam Furu’ bukan penyimpangan dan tidak mengantarkan kepada kesesatan, tapi dengan satu syarat yakni ADA DALIL YANG BISA DIPERTANGGUNG JAWABKAN SECARA SYAR’I. Penyimpangan dalam Ushul tidak boleh ditoleran, tapi wajib diluruskan. Sedang Perbedaan dalam Furu’ wajib ditoleran dengan jiwa besar dan dada lapang serta sikap saling menghargai dan menghormati B. MENENTUKAN USHUL DAN FURU’ Cara menentukan suatu masalah masuk dalam USHUL atau FURU’ adalah dengan melihat Kekuatan Dalil dari segi WURUD Sanad Penyampaian dan DILALAH Fokus Penafsiran. WURUD terbagi dua, yaitu 1. Qoth’i yakni Dalil yang Sanad Penyampaiannya MUTAWATIR. 2. Zhonni yakni Dalil yang Sanad Penyampaiannya TIDAK MUTAWATIR. Mutawatir ialah Sanad Penyampaian yang Perawinya berjumlah banyak di tiap tingkatan, sehingga MUSTAHIL mereka berdusta. DILALAH juga terbagi dua, yaitu 1. Qoth’i yakni Dalil yang hanya mengandung SATU PENAFSIRAN. 2. Zhonni yakni Dalil yang mengandung MULTI PENAFSIRAN. Karenanya, Al-Qur’an dari segi Wurud semua ayatnya Qoth’i, karena sampai kepada kita dengan jalan MUTAWATIR. Sedang dari segi Dilalah maka ada ayat yang Qoth’i karena hanya satu penafsiran, dan ada pula ayat yang Zhonni karena multi penafsiran. Sementara As-Sunnah, dari segi Wurud, yang Mutawatir semuanya Qoth’i, sedang yang tidak Mutawatir semuanya Zhonni. Ada pun dari segi Dilalah, maka ada yang Qoth’i karena satu pemahaman dan ada pula yang Zhonni karena multi pemahaman. Selanjutnya, untuk menentukan klasifikasi suatu persoalan, apa masuk Ushul atau Furu’, maka ketentuannya adalah 1. Suatu Masalah jika Dalilnya dari segi Wurud dan Dilalah sama-sama Qoth’i, maka ia pasti masalah USHUL. 2. Suatu Masalah jika Dalilnya dari segi Wurud dan Dilalah sama-sama Zhonni, maka ia pasti masalah FURU’. 3. Suatu Masalah jika Dalilnya dari segi Wurud Qoth’i tapi Dilalahnya Zhonni, maka ia pasti masalah FURU’. 4. Suatu Masalah jika Dalilnya dari segi Wurud Zhonni tapi Dilalahnya Qoth’i, maka Ulama berbeda pendapat, sebagian mengkatagorikannya sebagai USHUL, sebagian lainnya mengkatagorikannya sebagai FURU’. Dengan demikian, hanya pada klasifikasi pertama yang tidak boleh berbeda, sedang klasifikasi kedua, ketiga dan keempat, maka perbedaan tidak terhindarkan. Betul begitu ?! C. CONTOH USHUL DAN FURU’ 1. Dalam Aqidah Kebenaran peristiwa Isra Mi’raj Rasulullah SAW adalah masalah USHUL, karena Dalilnya QOTH’I, baik dari segi WURUD mau pun DILALAH. Namun masalah apakah Rasulullah SAW mengalami Isra’ Mi’raj dengan Ruh dan Jasad atau dengan Ruh saja, maka masuk masalah FURU’, karena Dalilnya ZHONNI, baik dari segi WURUD mau pun DILALAH. Karenanya, barangsiapa menolak kebenaran peristiwa Isra’ Mi’raj Rasulullah SAW maka ia telah sesat, karena menyimpang dari USHUL AQIDAH. Namun barangsiapa yang mengatakan Rasulullah SAW mengalami Isra’ Mi’raj dengan Ruh dan Jasad atau Ruh saja, maka selama memiliki Dalil Syar’i ia tidak sesat, karena masalah FURU AQIDAH. 2. Dalam Syariat Kewajiban Shalat 5 Waktu adalah masalah USHUL, karena Dalilnya QOTH’I, baik dari segi WURUD mau pun DILALAH. Namun masalah apakah boleh dijama’ tanpa udzur, maka masuk masalah FURU’, karena Dalilnya ZHONNI, baik dari segi WURUD mau pun DILALAH. Karenanya, barangsiapa menolak kewajiban Shalat Lima Waktu maka ia telah sesat karena menyimpang dari USHUL SYARIAT. Namun barangsiapa yang berpendapat bahwa boleh menjama’ shalat tanpa ’udzur atau sebaliknya, maka selama memiliki Dalil Syar’i ia tidak sesat, karena masalah FURU SYARIAT. 3. Dalam Akhlaq Berjabat tangan sesama muslim adalah sikap terpuji adalah masalah USHUL, karena Dalilnya QOTH’I, baik dari segi WURUD mau pun DILALAH. Namun masalah bolehkah jabat tangan setelah shalat berjama’ah, maka masuk masalah FURU’, karena Dalilnya ZHONNI, baik dari segi WURUD mau pun DILALAH. Karenanya, barangsiapa menolak kesunnahan jabat tangan antar sesama muslim, maka ia telah sesat, karena menyimpang dari USHUL AKHLAQ. Namun barangsiapa yang berpendapat tidak boleh berjabat tangan setelah shalat berjama’ah atau sebaliknya, maka selama memiliki Dalil Syar’i ia tidak sesat, karena masalah FURU’ AKHLAQ. Inilah yang menjadi metolodogi yang disepakati oleh para salaf dan kalaf, guna menjadi panduan dalam bermanhaj. Allah al musta’an..

ushul dan furu dalam aqidah